Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ciptakan Ketahanan Pangan, Wapres: Pemerintah Tambah Luas Lahan Sawah

Kompas.com - 01/09/2020, 13:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menambah luas lahan sawah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Sebab, saat ini lahan sawah kurang karena alih fungsi lahan.

Padahal, menurut Ma'ruf, ketahanan pangan nasional sangat penting mengingat saat ini tengah terjadi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah telah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah, antara lain melalui pengembangan pangan skala luas (food estate)," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Kurangi Ketergantungan Beras, Wapres Sebut Diversifikasi Pangan Perlu Digencarkan

Ia mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk jangka menengah dan panjang serta memerlukan perencanaan yang baik, kehati-hatian, tidak sporadis, serta kalkulasi hasil produksi yang nyata.

Oleh karena itu, ia meminta kalangan akademisi berpartisipasi aktif dengan mengawal rencana tersebut sehingga tak kehilangan momentum dan dapat berjalan sesuai harapan.

Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektare pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada tahun 2019.

Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektare menjadi 10,68 juta hektare pada tahun 2019.

"Itu diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektare pada tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Beberapa langkah lainnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dilakukan pemerintah yakni intensifikasi pertanian, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), serta membangun lumbung pangan masyarakat (LPM).

Terlebih, Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO juga sudah mengingatkan terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres: Optimalkan Lahan Pertanian

FAO bahkan telah meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri.

"Paralel dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah juga secara konsisten akan menjaga kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian khususnya pangan," kata dia.

Ma'ruf pun berharap, berbagai langkah tersebit juga dapat menjaga pertumbuhan positif di sektor pertanian secara berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com