Kurangi Ketergantungan Beras, Wapres Sebut Diversifikasi Pangan Perlu Digencarkan

Kompas.com - 01/09/2020, 13:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan harus lebih digencarkan.

Kampanye tersebut dibutuhkan, kata dia, untuk mengurangi ketergantungan atas konsumsi beras sehingga pemenuhan pangan tidak selalu harus dengan beras.

Pasalnya, di Indonesia masih banyak komoditas lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan pangan pokok selain beras.

"Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

"Pemenuhan pangan tidak selalu beras karena masih banyak komoditas lain di setiap daerah," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres: Optimalkan Lahan Pertanian

Ma'ruf mengatakan, Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris.

Salah satu kekayaan sumber daya alamnya, kata dia, berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi.

"Saat ini terdapat 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di Tanah Air," kata dia.

Ketergantungan terhadap beras dengan beralih ke pangan lainnya dibutuhkan mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, diperkirakan produksi beras akan lebih kecil dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

Salah satu penyebabnya adalah banyaknya alih fungsi lahan sawah sehingga membuat produksi beras menurun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X