Bamsoet: Pembukaan Bioskop Bakal Memperparah Penularan Covid-19

Kompas.com - 27/08/2020, 23:29 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Dokumen MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai penularan Covid-19 akan semakin parah jika bioskopp kembali dibuka.

Hal itu disampaikan Bambang menanggapi rencana pembukaan bioskop di DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

"Rencana tersebut dapat membuka peluang terjadinya klaster penularan baru Covid-19, mengingat masih terus meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Bioskop akan Dibuka, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengelola

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan bahwa pembukaan bioskop semestinya dilakukan setelah pemerintah bisa memastikan angka kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan.

Pasalnya, di antara penonton bisa saja terdapat orang tanpa gejala (OTG) yang berpotensi membawa virus corona sekalipun protokol kesehatan telah diterapkan.

Apalagi di dalam bioskop, sirkulasi udara kurang begitu baik karena merupakan ruangan kedap suara.

Bamsoet pun meminta pemerintah terlebih dahulu menggencarkan penelusuran kontak dan tes usap (swab) di wilayah-wilayah yang masih memiliki angka kasus Covid-19 yang tinggi, guna memastikan angka kasus Covid-19 benar-benar turun secara signifikan.

Hal itu nantinya dapat dijadikan pertimbangan membuka kembali layanan bioskop.

Baca juga: Belum Zona Hijau, Gedung Bioskop di Jawa Tengah Tidak Boleh dibuka

"Dan dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pengusaha bioskop, bisa memberikan solusi inovatif, seperti membuka penayangan film dengan layar yang dapat ditonton melalui mobil atau kendaraan pribadi masing-masing," kata dia.

Atau bisa juga memudahkan akses masyarakat ke aplikasi film yang sudah ada.

"Ataupun menggunakan aplikasi nonton film yang dapat diakses melalui website atau aplikasi tertentu, sehingga masyarakat tetap dapat menonton film," lanjut politisi Partai Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X