Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpar Wishnutama Dukung Pemprov DKI Buka Bioskop di Tengah Pandemi

Kompas.com - 26/08/2020, 20:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mendukung rencana dari Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka kembali bioskop dalam waktu dekat.

Wisnu menilai, pembukaan kembali bioskop di tengah pandemi Covid-19 akan menggeliatkan dunia perfilman dan insan kreatif di Indonesia. 

Sektor ekonomi kreatif yang sempat terpuruk akibat pandemi pun diyakini akan kembali bangkit.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

"Dengan bioskop kembali beroperasi, ini akan berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif, khususnya subsektor perfilman," kata Wishnutama dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

Ia menjelaskan, selama ini sektor perfilman menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan dalam menyumbang pendapatan negara.

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif, jumlah penonton bioskop meningkat hampir lima kali lipat pada 2018 menjadi 52,5 juta orang.

Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya sumbangan industri film pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Di tahun 2018, industri film menyumbang 6,09 persen dari total PDB.

"Saya harap industri ini bisa produktif kembali, dari produksinya, bioskopnya dan berbagai macam aktivitas lainnya yang beberapa bulan terhenti," ucap pendiri Net TV ini.

Baca juga: Pemerintah Berencana Buka Kembali Bioskop, Bagaimana di Negara Lain?

Wishnutama mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai hal untuk mendukung operasional bioskop di era adaptasi kebiasaan baru.

Kemenparekraf telah menyusun handbook atau buku panduan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability).

Ia berharap buku ini bisa menjadi panduan bagi pengelola bioskop dan pengunjung.

Selain itu, Kemenparekraf juga sudah membuat video layanan masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, tidak makan saat di dalam bioskop, serta selalu mencuci tangan di bioskop dan tempat-tempat keramaian lainnya.

“Dalam operasional bioskop kembali nanti, pengelola dan pengunjung harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan agar keamanan pengunjung bioskop pun terjamin,” katanya.

Wishnutama menambahkan, pihaknya juga telah melaksanakan simulasi pembukaan dan penerapan protokol kesehatan di bioskop sejak Juli 2020.

Simulasi ini bertujuan agar semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat paham akan prosedur-prosedur yang harus dijalankan.

"Sebelum benar-benar dibuka, kita lakukan simulasi terlebih dahulu. sehingga kapanpun (bioskop) dibuka kita sudah siap," kata dia.

Baca juga: Jawab Kekhawatiran Muncul Klaster Covid-19 di Bioskop, GPBSI: Masalah Kehidupan Siapa Bisa Jamin?

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan pembukaan kembali bioskop akan dilakukan dalam waktu dekat. Bioskop akan kembali dibuka setelah ditutup sejak April 2020 atau saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Ibu Kota.

Rencana membuka bioskop di ibu kota ini sudah disetujui oleh Satgas Covid-19. Namun Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan pembukaan kembali bioskop berpotensi besar memunculkan terjadinya klaster penularan baru virus corona.

Dia mengingatkan, saat ini kasus pandemi Covid-19 baik secara global maupun nasional, masih dalam tren meningkat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com