Kompas.com - 26/08/2020, 18:46 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Hari Ulang Tahun(HUT) ke-47 PDIP sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020). Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Hari Ulang Tahun(HUT) ke-47 PDIP sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pihak-pihak yang menuduh dirinya dan Presiden Soekarno sebagai komunis. Padahal, kata Megawati, partainya berpijak pada ideologi Pancasila yang inspirasinya berasal dari Sang Proklamator.

Baca juga: Respons Megawati saat Bung Karno, Jokowi hingga PDI-P Dituduh Komunis

"Malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan," kata Megawati saat berpidato dalam pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP angkatan ke-2, Rabu (26/8/2020).

Tak hanya itu, Megawati mengatakan, Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI-P beberapa kali dituduh sebagai komunis.

"Orang yang enggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu ke mana?" ujarnya.

Baca juga: Megawati Singgung Deklarasi KAMI: Banyak yang Ingin Jadi Presiden

Megawati mengatakan, persoalan ideologi seharusnya sudah final sejak ia duduk beberapa kali sebagai anggota DPR, wakil presiden hingga menjadi Presiden ke-5 RI.

"Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta. Kedua, kok saya bisa jadi wapres? Setelah jadi wapres, kok saya bisa jadi presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan, sebagai Presiden ke-5 RI, ia juga memiliki bintang tanda pangkat khusus.

Baca juga: Megawati Sindir Kader yang Marah Tak Diberi Rekomendasi Maju Pilkada 2020

"Jadi ngomong itu hati-hati. Mulut itu pikiran anda. Bayangkan. Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Lho saya sampai mikir, siapa yang milih dia (Jokowi) terus ada orang bilang suruh mundur," kata Megawati.

"Padahal mekanismenya sangat jelas presiden itu dipilih oleh rakyat. Itu gambaran pelajaran politik," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.