Megawati Singgung Deklarasi KAMI: Banyak yang Ingin Jadi Presiden

Kompas.com - 26/08/2020, 17:13 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat menghadiri Malam Budaya Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI Perjuangan akan dibuka pada Kamis (8/8) dan rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat menghadiri Malam Budaya Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI Perjuangan akan dibuka pada Kamis (8/8) dan rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa (18/8/2020).

Megawati menilai, kehadiran KAMI terkesan seperti banyak orang yang ingin menjadi presiden.

"Kemarin ini ada pemberitaan orang membentuk KAMI. Wah di situ kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden. Saya mikir lah daripada bikin seperti begitu, kenapa enggak dari dulu cari partai," kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan program Sekolah Partai angkatan ke-2 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Deklarasi KAMI Hak Warga Negara

Kemudian, Megawati mengingatkan bahwa, dalam aturan ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia, seseorang harus mencari partai, dukungan dan usungan agar bisa maju di pilkada dan pemilu presiden.

"Karena peraturan di Republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan termasuk pilkada dan pemilu maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan. Saudara-saudara sudah menyatakan kader PDI Perjuangan sudah lebih enak," ujarnya.

Diberitakan, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta tokoh lainnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Din yang menjabat sebagai Presidium KAMI mengatakan, acara deklarasi tersebut diikuti para anggotanya di beberapa daerah di Indonesia dan luar negeri.

"Di Solo, Surabaya, Yogyakarta, di Medan, di Semarang, di Bandung, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin," kata Din dalam acara deklarasi KAMI yang dikutip dari akun Youtube Realita TV, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Saiful Mujani Nilai Keberadaan KAMI Tunjukkan Demokrasi Indonesia Masih Jalan

"Dan bahkan di luar negeri baik Amerika Serikat, Australia, Qatar dan Swis dan berbagai negeri, mereka telah menyatakan bergabung dengan KAMI," kata dia.

Dalam acara deklarasi tersebut, KAMI menyampaikan delapan tuntutan seperti meminta pemerintah bersunggung-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.

Selain itu, meminta pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Nasional
Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Nasional
Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X