Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Sebut Masyarakat Banyak Bergerak Bantu Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 26/08/2020, 13:09 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi banyaknya masyarakat yang terlibat membantu siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa Pandemi Covid-19.

Menurut Huda, bantuan tersebut berupa pendampingan kepada siswa dalam belajar dan pembagian alat penunjang PJJ seperti smartphone.

“Karena itu kita mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat peduli pendidikan yang berdonasi, berbagi smartphone second (bekas) termasuk bersedia untuk menjadi relawan pendamping, ini yang terjadi di lapangan,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu, (26/8/2020).

“Jadi ada inisiatif-inisiatif masyarakat yang akhirnya mengambil porsi-porsi peran yang tadinya sepenuhnya oleh orangtua murid di rumah akhirnya bisa dibantu relawan-relawan ini,” tutur Huda.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Huda menyebut komponen masyarakat yang membantu menjadi relawan salah satunya berasal dari mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi.

“Progresnya semakin meningkat, 5976 relawan yang dia mendapatkan beasiswa bidik misi kuliah, sebagai bagian dari cara membalas budi mereka siap menjadi relawan. Itu membantu banget,” ungkap Huda.

Lebih lanjut Huda mengatakan besok, Kamis (27/8/2020). Komisi X dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Huda, agenda yang akan dibahas dalam raker yakni terkait evaluasi dari program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Baca juga: Komisi X DPR Dorong 3 Menteri Buat MoU untuk Selesaikan Masalah Belajar Online

“Mungkin Kemendikbud sudah mengambil langkah-langkah, langkah apa saja, lalu kekurangannya dimana, seperti apa dalam konteks memaksimali PJJ besok yang akan kita tanyakan ke Kemendikbud,” kata Huda.

“Semua apa yang menjadi evaluasi tiga bulan pelaksanaan PJJ sudah kami rekomendasikan semua ke Kemendikbud. Besok kita tanyakan semua progress itu ke Mas Menteri Nadiem,” tutur dia.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh yang dinilai tidak efektif.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda.

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Baca juga: Ketua Komisi X: Para Siswa Sudah Rindu Suasana Sekolah

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal. Hal ini, kata dia, justru berbahaya.

Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com