Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Kompas.com - 24/08/2020, 14:43 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal mengatakan, kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik meski pandemi Covid-19 menurunkan tingkat demokrasi di sejumlah negara.

Menurut Trifena, salah satu indikasinya dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Sjaiful Mujani Research Center (SMRC) terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia pada Rabu (12/8/2020)-Sabtu(15/8/2020).

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Dia mengatakan, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja. Sebab, yang menyatakan buruk masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik.

Baca juga: Cegah Konflik, 30 Ketua DPD Partai Golkar di Jatim Terpilih secara Aklamasi

Walau begitu, Trifena mengakui Indonesia mengalami penurunan demokrasi, namun tidak seburuk negara lain, seperti India dan Filipina.

Perlu diketahui, pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini telah menimbulkan berbagai dampak kepada berbagai negara, salah satunya menurunnya tingkat demokrasi.

Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lainnya, sehingga memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.

Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini menyebutkan, dari survei tersebut terdapat sekitar 52 persen yang menyatakan kondisi keamanan negara baik dan mampu melindungi rakyatnya

Baca juga: Ketua Komisi I Sebut Wajar Terjadi Penurunan Jalannya Demokrasi Selama Pandemi

Kemudian, untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72 persen menyatakan puas.

“Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” ungkap Trifena.

Dia menambahkan, secara teori hasil survei tersebut bisa saja seperti itu. Namun, dengan melihat hasil itu, lanjutnya, rakyat masih percaya pada pemerintah.

“Ini membuat kami semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut, survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca juga: Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi

“Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah, maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com