Menko PMK Minta Pemda Ikut Ambil Tanggung Jawab dalam Persoalan Pendidikan Selama Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) ikut bertanggung jawab dalam memecahkan masalah soal pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang saat ini dilakukan akibat pandemi Covid-19 banyak menuai kritikan.

Kritikan itu mulai dari akses internet yang tidak bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia hingga peranan orangtua yang kurang dalam membimbing anak-anaknya belajar di rumah.

Muhadjir mengatakan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemda juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Akan Kaji Ketertinggalan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

"Bagaimanapun, pendidikan itu urusan pemerintah konkuren menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berarti wewenang dan tanggung jawab terpisah antara pusat dan daerah. Oleh karenanya, pemda juga harus betul-betul mau bertanggung jawab," ujar Muhadjir, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Senin (24/8/2020).

Muhadjir mengatakan, sejauh ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah merumuskan beberapa alternatif untuk melaksanakan PJJ.

Salah satu di antaranya adalah penyederhanaan kurikulum.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya butuh keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah daerah.

Dengan demikian, langkah-langkah serius pun dibutuhkan agar pendidikan bagi generasi di Tanah Air bisa terpenuhi.

Baca juga: Ini Upaya Ditjen Dikti bagi Mahasiswa di Daerah 3T saat Pandemi

Sebab, jika tidak, maka akan sangat membahayakan generasi masa depan Indonesia.

"Keberadaan PJJ ini menjadi masalah yang cukup serius. Kalau tidak diambil langkah-langkah yang juga serius akan sangat membahayakan," kata dia.

Menurut Muhadjir, penurunan kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19 ini membuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi terhambat.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu variabel dari indikator makro pembangunan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, ia pun berharap semua pihak termasuk pemda dapat memberikan solusi untuk membantu agar pendidikan anak-anak di Tanah Air pada masa pandemi tidak tertinggal.