Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Pemerintah Tak Dengarkan Ahli dan WHO soal "Rapid Test"

Kompas.com - 21/08/2020, 09:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut, pemerintah tak mendengar pendapat ahli mengenai penggunaan tes cepat atau rapid test.

Pemerintah tetap menggunakan rapid test untuk melakukan deteksi awal Covid-19, meski banyak pihak, termasuk World Health Organization (WHO), tak menyarankan demikian.

"Kenapa demikian (rapid test tetap digunakan)? Karena tidak mendengar pendapat-pendapat ahli atau sains bagaimana pandemi ini dilakukan. Pedoman ada, WHO ada, banyak konsultan-konsultan kesehatan yang di Jakarta yang bisa membantu," kata Pandu saat menghadiri rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Kamis (20/8/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Pandu mengatakan, rapid test hanya mendeteksi virus melalui antibodi. Seseorang yang dinyatakan reaktif belum tentu positif Covid-19.

Untuk memastikan seseorang terinfeksi virus corona, orang yang sudah menjalani rapid test harus melakukan tes usap (swab test) atau PCR.

Oleh karenanya, kata Pandu, rapid test sejatinya tak efektif untuk mendeteksi Covid-19.

"Kelihatannya rapid test itu melindungi, padahal membuat masalah menjadi tertunda dan terlambat akibat kesalahan pengambilan keputusan apa yang dilakukan dalam situasi emergency dan terbatas," ujarnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Rapid Test Masih Diperlukan Meski Tak Akurat

Pandu menyebut, saat ini masyarakat sudah tahu bahwa rapid test tak akurat. Masyarakat juga telah memahami bahwa swab test lebih efektif untuk mendeteksi virus.

Meski PCR lebih mahal dari rapid test, kata Pandu, banyak laboratorium di Indonesia yang sudah memiliki mesin PCR meskipun kapasitasnya kecil.

Menurut Pandu, sebenarnya pemerintah cukup meningkatkan kapasitas mesin tes agar dapat melakukan swab test secara massal dan meninggalkan penggunaan rapid test.

"Tinggal di-upgrade mesin yang lebih besar dan otomatis kita akan bisa mengejar tes swab, jangan lagi menggunakan rapid test," kata Pandu.

Baca juga: Gara-gara Harus Rapid Test Covid-19, Ibu Ini Kehilangan Bayinya karena Telat Ditangani

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui, rapid test tak selalu akurat dalam mendeteksi virus corona (Covid-19).

Kendati demikian, ia menilai, rapid test masih diperlukan karena keterbatasan alat tes PCR. Rapid test digunakan hanya untuk screening awal di dalam pemeriksaan Covid-19.

"Rapid test ini digunakan hanya untuk screening, bukan untuk diagnostik. Dengan mengetes antibodi saja," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Wiku mengatakan bahwa setiap metode pemeriksaan memiliki kekurangan, termasuk alat rapid test.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com