Kompas.com - 21/08/2020, 09:22 WIB
Petugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj. ANTARA FOTO/Destyan SujarwokoPetugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut, pemerintah tak mendengar pendapat ahli mengenai penggunaan tes cepat atau rapid test.

Pemerintah tetap menggunakan rapid test untuk melakukan deteksi awal Covid-19, meski banyak pihak, termasuk World Health Organization (WHO), tak menyarankan demikian.

"Kenapa demikian (rapid test tetap digunakan)? Karena tidak mendengar pendapat-pendapat ahli atau sains bagaimana pandemi ini dilakukan. Pedoman ada, WHO ada, banyak konsultan-konsultan kesehatan yang di Jakarta yang bisa membantu," kata Pandu saat menghadiri rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Kamis (20/8/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Pandu mengatakan, rapid test hanya mendeteksi virus melalui antibodi. Seseorang yang dinyatakan reaktif belum tentu positif Covid-19.

Untuk memastikan seseorang terinfeksi virus corona, orang yang sudah menjalani rapid test harus melakukan tes usap (swab test) atau PCR.

Oleh karenanya, kata Pandu, rapid test sejatinya tak efektif untuk mendeteksi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kelihatannya rapid test itu melindungi, padahal membuat masalah menjadi tertunda dan terlambat akibat kesalahan pengambilan keputusan apa yang dilakukan dalam situasi emergency dan terbatas," ujarnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Rapid Test Masih Diperlukan Meski Tak Akurat

Pandu menyebut, saat ini masyarakat sudah tahu bahwa rapid test tak akurat. Masyarakat juga telah memahami bahwa swab test lebih efektif untuk mendeteksi virus.

Meski PCR lebih mahal dari rapid test, kata Pandu, banyak laboratorium di Indonesia yang sudah memiliki mesin PCR meskipun kapasitasnya kecil.

Menurut Pandu, sebenarnya pemerintah cukup meningkatkan kapasitas mesin tes agar dapat melakukan swab test secara massal dan meninggalkan penggunaan rapid test.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.