Bawaslu Sebut Banyak Petugas Coklit Pilkada yang Tak Datangi Rumah Warga

Kompas.com - 20/08/2020, 09:16 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) ditemukan banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tidak mendatangi rumah warga saat melakukan tahapan pencocokan dan penelitian ( coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Banyak petugas yang dalam tahapan coklit hanya melakukan pemeriksaan dokumen.

Ketua Bawaslu Abhan menyebut, hal itu tak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Proses pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan secara langsung sesuai dengan juknis yang ditetapkan KPU,” kata Abhan melalui keterangan tertulis yang dilansir Kompas.com dari laman resmi Bawaslu RI, Kamis (20/8/2020).

Baca juga: Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Penggunaan Dana Kampanye Pilkada 2020

Sebagaimana bunyi juknis KPU, kata Abhan, PPDP diwajibkan mendatangi rumah atau langsung mendatangi pemilih.

Hal ini untuk memastikan seluruh pemilih masuk dalam daftar pemilih Pilkada, yaitu menambahkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) ke dalam daftar, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari daftar, dan menambah pemilih baru yang berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Sebab, data hasil coklit nantinya akan digunakan untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

Abhan menyebut, KPU tidak memperhatikan hasil pengawasan proses coklit yang telah disampaikan Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Sebut Paslon yang Berpolitik Uang Bisa Didiskualifikasi dari Pilkada

Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan bahwa terdapat 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019 yang ternyata kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK (daftar pemilih yang digunakan dalam coklit) Pilkada 2020.

Bawaslu juga menemukan adanya 23.968 pemilih yang telah memiliki hak pilih dan memenuhi syarat (MS) dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019, tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Nasional
Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Nasional
Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Nasional
Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Nasional
MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Nasional
UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X