Polemik Bantuan Hukum untuk Pinangki, dari Kritik, Jawaban Kejagung, hingga Penolakan PJI

Pinangki, menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, seharusnya dapat mencari sendiri pengacara yang bisa membelanya, alih-alih mendapatkan bantuan hukum.

"Dari sisi etika kurang pas, karena dia bukan menjalankan tugasnya, tapi melanggar tugasnya. Jadi ya semestinya Kejaksaan atau organisasi kejaksaan, organisasi jaksa tidak memberikan bantuan hukum," kata Boyamin melalui pesan suara kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: MAKI Sebut Bantuan Hukum untuk Jaksa Pinangki Kurang Pas Secara Etika

Bantahan PJI

Sementara itu, Kejagung pun meluruskan informasi yang beredar. Menurut Hari, ada kesalahpahaman di dalam konteks bantuan hukum yang akan diberikan kepada Pinangki.

Menurut Hari, bantuan hukum itu bukanlah diberikan oleh Kejaksaan Agung, melainkan PJI. Sebagai anggota PJI, Pinangki diberi hak untuk didampingi pengacara yang ditunjuk organisasi.

Namun, ia menambahkan, pengacara yang ditunjuk bukan dari kejaksaan.

"Sesuai anggaran dasar PJI, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau PH dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara," kata Hari, Rabu (19/8/2020).

"Bukan dari kejaksaan atau jaksa tidak boleh beracara pidana kecuali jaksa pengacara negara," imbuh dia.

Selain itu, Hari menambahkan, tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi pengacara.

Baca juga: Kejagung Anggap Ada Pemahaman yang Keliru soal Bantuan Hukum bagi Jaksa Pinangki

Di sisi lain, PJI menyatakan, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Pinangki.

Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi menyatakan, sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga PJI, setiap anggota PJI berhak mendapatkan pembelaan hukum.

Pembelaan hukum yang merupakan bentuk kewajiban organisasi diberikan kepada anggota untuk menghadapi permasalahan hukum terkait tugas profesi, baik di dalam maupun luar pengadilan.

Namun, ia mengatakan, persoalan hukum yang dihadapi Pinangki tidak terkait dengan tugasnya sebagai jaksa.

“Mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” ujar Setia yang juga menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung.

Tidak diberikannya bantuan hukum tersebut, kata Untung, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Baca juga: PJI Tidak Akan Berikan Pembelaan untuk Jaksa Pinangki

Ia pun mengingatkan agar jaksa lain tidak menyelewengkan wewenang dan jabatan yang dimilikinya saat menjalankan profesinya.

“Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama-sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas, dalam bekerja, dan berkarya untuk masa depan institusi Kejaksaan yang lebih baik,” ucapnya.