Ketua DPR: Pemerintah Harus Tingkatkan Kinerja Pelaksanaan APBN

Kompas.com - 18/08/2020, 19:03 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dokumen DPR RIKetua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan realisasi APBN di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 dan Nota Keuangannya

Puan mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai 90,6 persen yaitu sebesar Rp1.960,6 triliun.

Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingan realisasi TA 2018.

Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN secara efektif.

Artinya, penggalokasian anggaran dan program harus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ia juga menekankan agar pemerintah mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN TA 2021 di tengah pandemi Covid-19.

"Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Lebarkan Defisit APBN hingga 6,34 Persen akibat Pandemi

"Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit," lanjut Puan.

Dalam rapat paripurna, sembilan fraksi menyatakan setuju dengan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2019.

Selanjutnya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan pemerintah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X