Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lebarkan Defisit APBN hingga 6,34 Persen akibat Pandemi

Kompas.com - 18/08/2020, 15:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2020 ini.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Pelebaran batas defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.

"Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Tak Lemah Hadapi Krisis akibat Covid-19

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara, khususnya dari pajak, mengalami penurunan drastis.

Termasuk untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, RAPBN 2021 juga telah diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi di samping penguatan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini.

Kemudian, untuk mendorong reformasi struktural di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi Indonesia.

"Juga mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan memastikan manfaat dari perubahan demografi," kata dia.

Baca juga: Pesan SBY Saat HUT Ke-75 RI: Kita Sedang Hadapi Krisis Kembar

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melebarkan defisit anggaran apabila ekonomi di Tanah Air semakin memburuk akibat Covid-19.

Defisit itu akan diperlebar apabila program antisipasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan lebih banyak biaya.

"Walaupun kita tidak berharap lebih buruk, tapi sangat mungkin itu terjadi, pemerintah akan melebarkan defisitnya jika dibutuhkan," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan ke-60 dan 61, Kamis (9/7/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com