Pemerintah Lebarkan Defisit APBN hingga 6,34 Persen akibat Pandemi

Kompas.com - 18/08/2020, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2020), selepas menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.  Dalam salat Jumat di Masjid Baiturrahim kali ini, Wakil Presiden Maruf Amin bertindak sebagai khatib dan membawakan khotbah dengan tema Rasa Syukur dan Refleksi Kemerdekaan. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2020), selepas menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Dalam salat Jumat di Masjid Baiturrahim kali ini, Wakil Presiden Maruf Amin bertindak sebagai khatib dan membawakan khotbah dengan tema Rasa Syukur dan Refleksi Kemerdekaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2020 ini.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Pelebaran batas defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.

"Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Tak Lemah Hadapi Krisis akibat Covid-19

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara, khususnya dari pajak, mengalami penurunan drastis.

Termasuk untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, RAPBN 2021 juga telah diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi di samping penguatan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini.

Kemudian, untuk mendorong reformasi struktural di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi Indonesia.

"Juga mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan memastikan manfaat dari perubahan demografi," kata dia.

Baca juga: Pesan SBY Saat HUT Ke-75 RI: Kita Sedang Hadapi Krisis Kembar

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melebarkan defisit anggaran apabila ekonomi di Tanah Air semakin memburuk akibat Covid-19.

Defisit itu akan diperlebar apabila program antisipasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan lebih banyak biaya.

"Walaupun kita tidak berharap lebih buruk, tapi sangat mungkin itu terjadi, pemerintah akan melebarkan defisitnya jika dibutuhkan," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan ke-60 dan 61, Kamis (9/7/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X