Kompas.com - 18/08/2020, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2020), selepas menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.  Dalam salat Jumat di Masjid Baiturrahim kali ini, Wakil Presiden Maruf Amin bertindak sebagai khatib dan membawakan khotbah dengan tema Rasa Syukur dan Refleksi Kemerdekaan. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2020), selepas menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Dalam salat Jumat di Masjid Baiturrahim kali ini, Wakil Presiden Maruf Amin bertindak sebagai khatib dan membawakan khotbah dengan tema Rasa Syukur dan Refleksi Kemerdekaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2020 ini.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Pelebaran batas defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.

"Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Tak Lemah Hadapi Krisis akibat Covid-19

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara, khususnya dari pajak, mengalami penurunan drastis.

Termasuk untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, RAPBN 2021 juga telah diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi di samping penguatan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini.

Kemudian, untuk mendorong reformasi struktural di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi Indonesia.

"Juga mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan memastikan manfaat dari perubahan demografi," kata dia.

Baca juga: Pesan SBY Saat HUT Ke-75 RI: Kita Sedang Hadapi Krisis Kembar

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melebarkan defisit anggaran apabila ekonomi di Tanah Air semakin memburuk akibat Covid-19.

Defisit itu akan diperlebar apabila program antisipasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan lebih banyak biaya.

"Walaupun kita tidak berharap lebih buruk, tapi sangat mungkin itu terjadi, pemerintah akan melebarkan defisitnya jika dibutuhkan," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan ke-60 dan 61, Kamis (9/7/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X