Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Khawatir Kesenjangan Pendidikan di Masa Pandemi Bikin Anak Putus Sekolah

Kompas.com - 16/08/2020, 14:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra mengatakan, kesenjangan yang terjadi dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini bisa menyebabkan anak putus sekolah.

Pelaksanaan PJJ, seperti diketahui, dilakukan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang membuat akses setiap orang dibatasi demi mencegah penularan.

"Banyak data, terutama yang kelas ekonomi ke bawah, kesenjangan pembelajaraannya luar biasa bahkan khawatir putus sekolah," ujar Jasra saat peluncuran Risalah Kebijakan Indonesia Joining Forces (IJF) dengan KPAI secara daring, jelang memperingati HUT ke-75 RI, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: Nadiem: PJJ Berkepanjangan Berdampak Negatif bagi Siswa

Kekhawatiran putus sekolah itu muncul karena selain kesulitan belajar jarak jauh karena keterbatasan fasilitas, kondisi ekonomi keluarga yang menurun drastis juga menjadi pemicu.

Bagi anak-anak yang berada di pedesaan, mereka harus membantu orangtuanya bekerja di ladang atau kebun, ke pantai atau gunung demi kebutuhan hidup.

"Ini akan menjadi kekhawatiran kita," kata Jasra.

Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 40.000 lebih sekolah di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet.

Baca juga: Mendikbud: PJJ Harus Kreatif dan Inovatif, seperti di Sekolah Ini

Hal tersebut menyebabkan pembelajaran jarak jauh menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang berada di daerah tersebut.

"Jangankan internet untuk belajar jarak jauh, listrik pun belum ada. Ini kesenjangan-kesenjangan yang harus segera ditutup dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab," kata dia.

Tak hanya itu, kata dia, kesenjangan lainnya juga terkait sanitasi di lingkungan sekolah atau tempat tinggal.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

Jasra mengatakan, sanitasi merupakan salah satu hal yang dapat memutus mata rantai Covid-19.

"Lingkungan bersih, udara segar, akan mendorong imunitas anak-anak kita yang jumlahnya 83 juta," kata dia.

Atas munculnya kesenjangan-kesenjangan itu, ia pun berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikannya agar anak-anak tersebut bisa terhindar dari Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com