Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

Kompas.com - 31/07/2020, 11:17 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) penting dirancang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebab, tak semua kebutuhan PJJ dapat dipenuhi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Relaksasi BOS itu mungkin hanya bisa beli pulsa. Tapi kan tidak bisa untuk mengadakan smartphone, misalnya" ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

"Oke misalnya bisa buat beli pulsa. Tapi mungkin hanya untuk kebutuhan satu bulan. Setelah itu habis. Maka, ini (peta kebutuhan) jadi penting. Karena tidak bisa semua diserahkan begitu saja ke BOS," lanjut dia.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful melanjutkan, apabila memiliki peta kebutuhan, Kemendikbud mampu mengetahui mana daerah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan PJJ karena kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat melakukan langkah selanjutnya agar anak tetap bisa bersekolah melalui daring di masa pandemi ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Supaya ketemu besaran kebutuhannya berapa sih? Kan sekarang Kemendikbud belum punya, misalnya mau diintervensi kebutuhannya sekian triliun. Itu kan enggak ada," tutur Politisi PKB ini.

"Tapi saat sudah ketemu, oh siswa yang tidak punya smartphone segini, yang tidak bisa beli pulsa segini, oh yang infrastrukturnya belum siap segini. Baru diomongin, berapa persentase yang dicover APBN atau bisakemitraan," lanjut dia.

Baca juga: Demi Cucu Bisa Belajar Online, Nenek Ini Pinjam Ponsel Pintar Tetangga

Syaiful menegaskan pemenuhan kebutuhan anak dalam PJJ memang tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya pihak lain juga dapat terlibat di dalamnya.

"Bisa corporate social responsibility (CSR) di korporasi besar, APBD, atau partisipasi masyarakat," jelas Huda.

Komisi X mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah demi merancang peta kebutuhan itu. Pasalnya, dinas pendidikan daerah lah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya masing-masing.

"Teknisnya kuatkan koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota ya, karena merekalah yang punya sekolah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X