Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

Kompas.com - 31/07/2020, 11:17 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh ( PJJ) penting dirancang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebab, tak semua kebutuhan PJJ dapat dipenuhi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS).

"Relaksasi BOS itu mungkin hanya bisa beli pulsa. Tapi kan tidak bisa untuk mengadakan smartphone, misalnya" ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

"Oke misalnya bisa buat beli pulsa. Tapi mungkin hanya untuk kebutuhan satu bulan. Setelah itu habis. Maka, ini (peta kebutuhan) jadi penting. Karena tidak bisa semua diserahkan begitu saja ke BOS," lanjut dia.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful melanjutkan, apabila memiliki peta kebutuhan, Kemendikbud mampu mengetahui mana daerah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan PJJ karena kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat melakukan langkah selanjutnya agar anak tetap bisa bersekolah melalui daring di masa pandemi ini.

"Supaya ketemu besaran kebutuhannya berapa sih? Kan sekarang Kemendikbud belum punya, misalnya mau diintervensi kebutuhannya sekian triliun. Itu kan enggak ada," tutur Politisi PKB ini.

"Tapi saat sudah ketemu, oh siswa yang tidak punya smartphone segini, yang tidak bisa beli pulsa segini, oh yang infrastrukturnya belum siap segini. Baru diomongin, berapa persentase yang dicover APBN atau bisakemitraan," lanjut dia.

Baca juga: Demi Cucu Bisa Belajar Online, Nenek Ini Pinjam Ponsel Pintar Tetangga

Syaiful menegaskan pemenuhan kebutuhan anak dalam PJJ memang tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya pihak lain juga dapat terlibat di dalamnya.

"Bisa corporate social responsibility (CSR) di korporasi besar, APBD, atau partisipasi masyarakat," jelas Huda.

Komisi X mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah demi merancang peta kebutuhan itu. Pasalnya, dinas pendidikan daerah lah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya masing-masing.

"Teknisnya kuatkan koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota ya, karena merekalah yang punya sekolah," ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X