Kompas.com - 31/07/2020, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) penting dirancang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebab, tak semua kebutuhan PJJ dapat dipenuhi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Relaksasi BOS itu mungkin hanya bisa beli pulsa. Tapi kan tidak bisa untuk mengadakan smartphone, misalnya" ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

"Oke misalnya bisa buat beli pulsa. Tapi mungkin hanya untuk kebutuhan satu bulan. Setelah itu habis. Maka, ini (peta kebutuhan) jadi penting. Karena tidak bisa semua diserahkan begitu saja ke BOS," lanjut dia.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful melanjutkan, apabila memiliki peta kebutuhan, Kemendikbud mampu mengetahui mana daerah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan PJJ karena kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat melakukan langkah selanjutnya agar anak tetap bisa bersekolah melalui daring di masa pandemi ini.

"Supaya ketemu besaran kebutuhannya berapa sih? Kan sekarang Kemendikbud belum punya, misalnya mau diintervensi kebutuhannya sekian triliun. Itu kan enggak ada," tutur Politisi PKB ini.

"Tapi saat sudah ketemu, oh siswa yang tidak punya smartphone segini, yang tidak bisa beli pulsa segini, oh yang infrastrukturnya belum siap segini. Baru diomongin, berapa persentase yang dicover APBN atau bisakemitraan," lanjut dia.

Baca juga: Demi Cucu Bisa Belajar Online, Nenek Ini Pinjam Ponsel Pintar Tetangga

Syaiful menegaskan pemenuhan kebutuhan anak dalam PJJ memang tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya pihak lain juga dapat terlibat di dalamnya.

"Bisa corporate social responsibility (CSR) di korporasi besar, APBD, atau partisipasi masyarakat," jelas Huda.

Komisi X mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah demi merancang peta kebutuhan itu. Pasalnya, dinas pendidikan daerah lah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya masing-masing.

"Teknisnya kuatkan koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota ya, karena merekalah yang punya sekolah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.