Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2020, 14:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Neni ketika ditanya soal Ridwan Kamil dan Ketua Satgas Penanganan Doni Monardo, yang sudah mendaftarkan diri sebagai relawan, apakah telah disuntik vaksin Covid-19 atau belum.

"Kalau Pak Ridwan (Gubernur Jawa Barat) sudah (disuntik vaksin)," kata Neni dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menanti Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8/2020).

Sementara untuk Doni, Neni mengatakan, belum disuntik vaksin karena pihaknya mendahulukan kriteria relawan yang berdomisili di Bandung.

Baca juga: Eijkman Akui Pengembangan Vaksin Merah Putih Butuh Waktu Lama

"Kita harus lihat kriterianya, kriterianya sendiri harus domisili di Bandung," ujarnya.

Neni menambahkan, sejak pendaftaran relawan resmi dibuka, antusiasme masyarakat mendaftar sebagai relawan vaksin Covid-19 terus bertambah.

Ia mengatakan, proses penyuntikan vaksin Covid-19 kepada para relawan, sejauh ini tidak ditemukan kendala yang serius.

"Alhamdulillah berjalan lancar, jadi tidak ada kendala yang berarti, mungkin ada kendala sedikit takut dengan jarum suntik gitu, jadi itu dari rekan-rekan relawan," ucapnya.

Lebih lanjut, Neni mengatakan, para relawan yang sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 masih bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa melaporkan gejala yang dialaminya kepada peneliti.

"Mereka bebas beraktivitas, tetapi setiap kali bisa dihubungi untuk ditanya, misalnya ada keluhan atau ada keluhan yang intensif kepada peneliti," pungkasnya.

Baca juga: Bio Farma Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 Libatkan Lima Negara

Diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah mendaftarkan diri secara resmi menjadi relawan pengetesan vaksin Covid-19.

Dalam pernyataan resmi yang diterima wartawan, Senin (10/8/2020), saat ini ia tengah menunggu keputusan tentang lolos atau tidaknya kondisi fisiknya untuk menjadi relawan.

"Saya sudah mendaftar, didaftarkan oleh tim kesehatan saya secara online. Jadi kuitansi online-nya sudah ada, nanti saya posting juga bahwa mendaftarnya sudah, tapi diterimanya masih belum karena menunggu pengumuman dari sisi kesehatan dan lain-lain bahwa saya laik dan siap jadi relawan, tapi kalau dari sisi mendaftar sudah," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Jika pengajuannya diterima, ia akan melaksanakan segala prosesnya sesuai prosedur medis.

"Kalaupun tidak, saya permaklumkan mungkin ada faktor-faktor kesehatan yang harus diperhatikan," kata Emil.

Emil mengatakan, keikutsertaannya menjadi relawan vaksin sekaligus ingin mengikis keraguan masyarakat tentang upaya pemerintah yang sedang berupaya mencari vaksin bagi virus ini.

Baca juga: Alasan Pengemudi Ojek Jadi Relawan Uji Vaksin Covid: Saya Enggak Mau Bawa Virus ke Rumah

"Kalau pemimpinnya ikut, rakyat juga yakin bahwa semuanya berproses secara ilmiah. Jadi tidak ada istilah rakyat dikorbankan, pemimpinnya saja enggak yakin masa rakyatnya harus ikutan. Enggak, semuanya juga ikutan, gubernurnya juga ikutan dalam proses ini," tuturnya.

Ia pun berkomitmen untuk transparan terhadap hasil uji vaksin tersebut. Jika dinilai berhasil, ia akan menyampaikan kepada masyarakat. Begitu pula jika vaksin itu dianggap gagal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com