Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma: Ridwan Kamil Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/08/2020, 14:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Neni ketika ditanya soal Ridwan Kamil dan Ketua Satgas Penanganan Doni Monardo, yang sudah mendaftarkan diri sebagai relawan, apakah telah disuntik vaksin Covid-19 atau belum.

"Kalau Pak Ridwan (Gubernur Jawa Barat) sudah (disuntik vaksin)," kata Neni dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menanti Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8/2020).

Sementara untuk Doni, Neni mengatakan, belum disuntik vaksin karena pihaknya mendahulukan kriteria relawan yang berdomisili di Bandung.

Baca juga: Eijkman Akui Pengembangan Vaksin Merah Putih Butuh Waktu Lama

"Kita harus lihat kriterianya, kriterianya sendiri harus domisili di Bandung," ujarnya.

Neni menambahkan, sejak pendaftaran relawan resmi dibuka, antusiasme masyarakat mendaftar sebagai relawan vaksin Covid-19 terus bertambah.

Ia mengatakan, proses penyuntikan vaksin Covid-19 kepada para relawan, sejauh ini tidak ditemukan kendala yang serius.

"Alhamdulillah berjalan lancar, jadi tidak ada kendala yang berarti, mungkin ada kendala sedikit takut dengan jarum suntik gitu, jadi itu dari rekan-rekan relawan," ucapnya.

Lebih lanjut, Neni mengatakan, para relawan yang sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 masih bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa melaporkan gejala yang dialaminya kepada peneliti.

"Mereka bebas beraktivitas, tetapi setiap kali bisa dihubungi untuk ditanya, misalnya ada keluhan atau ada keluhan yang intensif kepada peneliti," pungkasnya.

Baca juga: Bio Farma Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 Libatkan Lima Negara

Diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah mendaftarkan diri secara resmi menjadi relawan pengetesan vaksin Covid-19.

Dalam pernyataan resmi yang diterima wartawan, Senin (10/8/2020), saat ini ia tengah menunggu keputusan tentang lolos atau tidaknya kondisi fisiknya untuk menjadi relawan.

"Saya sudah mendaftar, didaftarkan oleh tim kesehatan saya secara online. Jadi kuitansi online-nya sudah ada, nanti saya posting juga bahwa mendaftarnya sudah, tapi diterimanya masih belum karena menunggu pengumuman dari sisi kesehatan dan lain-lain bahwa saya laik dan siap jadi relawan, tapi kalau dari sisi mendaftar sudah," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Jika pengajuannya diterima, ia akan melaksanakan segala prosesnya sesuai prosedur medis.

"Kalaupun tidak, saya permaklumkan mungkin ada faktor-faktor kesehatan yang harus diperhatikan," kata Emil.

Emil mengatakan, keikutsertaannya menjadi relawan vaksin sekaligus ingin mengikis keraguan masyarakat tentang upaya pemerintah yang sedang berupaya mencari vaksin bagi virus ini.

Baca juga: Alasan Pengemudi Ojek Jadi Relawan Uji Vaksin Covid: Saya Enggak Mau Bawa Virus ke Rumah

"Kalau pemimpinnya ikut, rakyat juga yakin bahwa semuanya berproses secara ilmiah. Jadi tidak ada istilah rakyat dikorbankan, pemimpinnya saja enggak yakin masa rakyatnya harus ikutan. Enggak, semuanya juga ikutan, gubernurnya juga ikutan dalam proses ini," tuturnya.

Ia pun berkomitmen untuk transparan terhadap hasil uji vaksin tersebut. Jika dinilai berhasil, ia akan menyampaikan kepada masyarakat. Begitu pula jika vaksin itu dianggap gagal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com