Kompas.com - 14/08/2020, 14:34 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kementerian PUPR Reffly Ruddy Tangkere ke Lapas Kelas IIA Samarinda, Kamis (13/8/2020) kemarin.

Ruddy telah divonis bersalah kasus suap terkait pengadaan proyek jalan di Kalimantan Timur dan dijatuhi hukuman empat tahun pidana penjara.

"Dilaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smr tanggal 17 Juni 2020 atas nama Terdakwa Reffly Ruddy Tangkere dengan cara memasukkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (14/3/2020).

Baca juga: KPK Panggil Lima Saksi Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya

Selain hukuman empat tahun penjara, Ruddy juga dijatuhi hukuman denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp 620 juta yang harus dilunasi satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama delapan bulan," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, KPK juga mengeksekusi eks Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelksanaan Jalan Nasional XII Andi Tejo Sukmono ke Rutan Kelas IIA Samarinda.

Andi Tejo juga sudah divonis bersalah dalam perkara yang sama. Ia dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Baca juga: KPK Panggil Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan di Kemenag

Andi Tejo juga dijatuhi hukuman memmbayar uang pengganti sebesar Rp 2.318.083.148 yang harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika uang pengganti tersebut tak dilunasi dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama satu tahun dan empat bulan," kata Ali.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.