Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Prihatin Jaksa Pinangki Jadi Tersangka, Sebab...

Kompas.com - 12/08/2020, 14:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku, prihatin atas ditetapkannya Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka.

Menurut dia, tidak seharusnya seorang jaksa ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan oleh instansi tempat dia bernaung.

"Karena apa? Karena dalam tataran idealisme, seharusnya lembaga kejaksaan itu yang seharusnya memberantas korupsi dan yang mestinya kita harapkan memberikan contoh kepada masyarakat untuk patuh hukum dan tidak melanggar hukum," kata Boyamin dalam video pernyataan yang diterima Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Pinangki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko S Tjandra atau Joko S Tjandra.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi

Ia diduga menerima suap sebesar 500.000 dollar AS atau setara Rp 7 miliar untuk membantu Djoko Tjandra.

"Dalam kasus ini, saya sangat sedih. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia sangat sedih dan sebenarnya sangat tidak bergembira, sangat tidak happy," ungkap Boyamin.

Sebagai institusi penegak hukum, ia menambahkan, seorang jaksa seharusnya diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Tanah Air.

Namun, menurut dia, kasus Jaksa Pinangki menunjukkan harapan akan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum masih jauh dari angan-angan.

Meski demikian, Boyamin tetap memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kejaksaan Agung yang serius dalam menangani kasus Pinangki.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki

Sekali pun, ia menambahkan, keseriusan yang ditunjukkan Kejaksaan Agung sedikit terlambat bila dibandingkan Polri yang telah lebih dulu mencopot sejumlah perwira tinggi dan menetapkan satu di antaranya sebagai tersangka karena dugaan membantu Djoko Tjandra.

"Kejaksaan Agung seperti nampak harus didorong-dorong untuk melakukan langkah tegas seperti ini," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com