Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Kompas.com - 10/08/2020, 21:12 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Agus Susanto meminta perusahaan segera melengkapi data karyawan.

Dengan demikian, karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta bisa mendapatkan bantuan subsidi upah Rp 600.000 per bulan dari pemerintah selama empat bulan.

"Saat ini BP Jamsostek telah sisir data by name by addres, peserta aktif per 30 Juni adalah 15,7 juta orang. Namun, data tersebut belum ada nomor rekening," kata Agus dalam keterangan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/8/2020).

"Oleh karena itu, kami sejak Sabtu telah informasikan kepada perusahaan untuk lengkapi nomor rekening pekerja yang gaji atau upahnya di bawah Rp 5 juta sesuai dengan yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.

Baca juga: Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Ia mengatakan, momen ini harus menjadikan perusahaan lebih tertib dalam memenuhi hak para karyawannya.

Untuk itu, ia juga meminta perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenegakerjaan untuk segera mengurusnya.

"Dan saya imbau dilakukan validasi apakah betul karyawan itu gajinya di bawah Rp 5 juta. Peran aktif semua pihak baik pemberi kerja, masyarakat, dan pekerja, kami butuhkan agar bantuan ini tepat sasaran," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

"( Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujar Erick.

Ia mengatakan, fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Baca juga: Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Menteri BUMN ini menyebutkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata Erick Thohir.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X