Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gotong Royong Bantu Siswa yang Kesulitan Saat Belajar Jarak Jauh

Kompas.com - 11/08/2020, 10:48 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai, metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menyiasasti pendidikan di tengah pandemi Covid-19, masih menuai banyak persoalan.

Oleh sebab itu, Muhaimin meminta seluruh elemen masyarakat berpartisipasi untuk membantu kelancaran metode belajar yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami mendorong peran aktif semua elemen masyarakat untuk gotong royong membantu para siswa yang mengalami kendala saat mengikuti pola pembelajaran jarak jauh,” ujar Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/12/2020).

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

Muhaimin menegaskan bahwa metode PJJ adalah pola pembelajaran yang paling aman untuk dilakukan saat pandemi Covid-19.

Dengan PJJ, peserta didik bisa menerapkan protokol kesehatan, yakni social distancing, dan di sisi lain tetap bisa menerima pelajaran.

“PJJ merupakan opsi terbaik untuk melindungi para siswa, guru, dan keluarga siswa dari paparan wabah Covid-19, meskipun harus diakui pola ini mendapatkan tantangan berat dalam pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Muhaimin.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selama lebih dari empat bulan pelaksanaan PJJ terdapat beberapa masalah yang muncul.

Masalah tersebut antara lain, keterbatasan kuota, keterbatasan kepemilikan ponsel pintar atau smartphone, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah hingga tidak meratanya akses internet di Tanah Air. Kondisi ini tentu dapat mengancam kualitas belajar para peserta didik.

“Berbagai persoalan PJJ di lapangan mengancam kualitas belajar para siswa, sehingga harus ada langkah nyata untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut,” tutur dia.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh sebab itu, kata Muhaimin, perlu peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu para peserta didik yang mengalami kendala selama PJJ.

Misalnya, berupa donasi untuk menyediakan wifi secara gratis, pembelian smart phone, hingga menjadi relawan untuk mendampingi para siswa selama belajar di rumah.

“Kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya, karena harus diakui berbagai masalah datang begitu bertubi-tubi saat masa pandemi ini." kata Muhaimin.

"Sudah saatnya kita saling bantu, bergandengan tangan utamanya untuk menyelematkan para generasi muda yang mengalami kesulitan akses penddikan selama masa pandemi ini,” ucapnya.

Baca juga: 7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR  Syaiful Huda mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki kondisi darurat pendidikan.

Namun, ia menilai, pemerintah tidak maksimal dalam merespons berbagai persoalan yang muncul.

Sebab, ada beberapa temuan dari Komisi X terkait persoalan pendidikan, yakni kesimpangsiuran penyelesaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa (UKT), bangkrutnya ribuan sekolah swasta karena kesulitan biaya operasional, hingga banyaknya kendala penyelenggaraan PJJ.

“Pendidikan dalam hemat kami merupakan salah bidang paling terdampak pandemi Covid-19. Ironisnya respons pemerintah atas berbagai persoalan yang muncul untuk persoalan kependidikan cenderung biasa-biasa saja,” ujar Huda.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Menurut Huda, keterlibatan aktif semua kalangan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ akan memperbaiki kualitas pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

“Saya menilai keterlibatan publik cukup penting karena memang ini kondisinya darurat sehingga semua pihak harus berperan aktif membantu proses pendidikan bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan selama wabah corona ini,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com