"Ini memang terdapat banyak di rumah sakit karena secara risiko rumah sakit lebih tinggi walaupun rumah sakit yang terkena di sini bisa jadi bukan hanya rujukan tapi juga non rujukan," kata dia.
Selain di rumah sakit, klaster faskes juga terdapat di puskesmas sebanyak 3 klaster dengan total 18 kasus, dan bidan 1 klaster dengan 3 kasus.
"61 dari 177 kasus ini masih diverifikasi berasalnya dari mana atau masuk klaster mana tapi yang jelas ini masuk ke klaster faskes," kata dia.
Baca juga: Menurut Satgas, Ini Penyebab Munculnya Klaster Covid-19 di Perkantoran
Klaster lainnya yang ditemukan di Jawa Barat adalah klaster perkantoran sebanyak 11 klaster dengan total 77 kasus dan rumah ibadah sebanyak 1 klaster dengan total 14 kasus. Khusus perkantoran, ditemukan 4 klaster kementerian dengan 5 kasus.
Dari data analisis, kata dia, klaster kementerian ini dianalisis berdasarkan domisili orang yang terpapar.
"Jadi ada 5 orang bekerja di kementerian, lokasi (kantor kementeriannya) tidak di Jawa Barat tapi domisilinya (pasien) di Jawa Barat," kata dia.
Selain itu terdapat pula klaster di lingkungan perkantoran Pemprov Jawa Barat, kepolisian, BUMN, BUMD, serta swasta.
"Jadi kita lihat di sini, Covid-19 tidak mengenal batas. Pemerintah, swasta siapapun bisa kena. Tidak melihat status sosial, bekerja dimana, jenis kelamin apa," ucap dia.
Upaya Jawa Barat tanggulangi Covid-19
Keberhasilan Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 itu dinilai karena sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya, dari sisi pelayanan kesehatan.
Menurut Dewi, Jawa Barat telah menyediakan laboratorium yang tersertifikasi, termasuk pemeriksaan masif dengan jumlah yang cukup baik.
"Jumlah penduduk Jawa Barat tinggi 50 juta. Ini memang PR untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan. Saat ini Jawa Barat sudah mampu melakukan pemeriksaan 35.000 pemeriksaan dalam satu minggu, targetnya 50.000. Jadi masih harus meningkatkan lagi jumlah pemeriksaaannya," kata Dewi.
Baca juga: Satgas: Dibandingkan Negara Lain, Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Terlalu Buruk
Dalam hal tes masif, kata dia, Jawa Barat melakukannya dengan cara door to door, drive thru, dan di fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, Jawa Barat juga melakukan konversi gedung untuk dijadikan rumah sakit darurat sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 dan pengelolaan sampah medis sesuai prosedur Kementerian Kesehatan.
Dari sisi sosial ekonomi, pemprov dinilai telah melakukan pengawalan yang baik kepada para WNI yang kembali dari luar negeri.
Provinsi itu juga dinilai mampu memproduksi alat pelindung diri (APD) dengan memberdayakan banyak sektor, mulai dari industri besar sampai kecil bahkan hingga melibatkan mahasiswa.
Termasuk menggelar aksi sosial bertajuk gerakan nasi bungkus (Gasibu) dengan membagikan makanan kepada masyarakat terdampak.
"Secara kebijakan, Jawa Barat juga sangat aktif melibatkan para pakar terutama dalam rangka pengambilan kebijakan, masker juga diwajibkan dan ada dendanya (jika tidak pakai)," kata dia.
Baca juga: BNPB Beri Bantuan 2 Juta Masker untuk Jawa Barat
Kebijakan lainnya adalah soal pelarangan mudik bagi warga Jawa Barat dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Ini ada kontribusi juga sehingga kasusnya bisa turun dengan baik dan zonasi risikonya lebih baik," ucap Dewi.
Dalam transparansi data dan informasi kepada masyarakat, kata dia, Jawa Barat juga memanfaatkan teknologi informasi.
Antara lain dengan meluncurkan aplikasi pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Provinsi jawa Barat (Pikobar) dan situs resmi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.