Kompas.com - 11/08/2020, 08:37 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan ShutterstockIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) atas uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Sebelumnya, gugatan tersebut dimohonkan KPCDI ke MA pada 20 Mei 2020.

KPCDI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan jilid II ini sangat tidak memiliki empati terhadap keadaan yang serba sulit bagi masyarakat saat ini.

Kenaikan tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang BPJS.

Baca juga: Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

"Bahwa ketika ketidakadilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan, maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan di muka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," kata Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2020).

Iuran tetap naik

Tolak permohonan HUM (hak uji materiil)," bunyi amar Putusan MA sebagaimana dikutip Kompas.com melalui laman resmi MA, Senin (10/8/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan putusan ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Perpres 64/2020 tetap berlaku.

Menurut laman resmi MA, perkara bernomor 39P/HUM/2020 tersebut diketok pada 6 Agustus 2020.

Baca juga: Dianggap Diskriminatif, Perpres tentang Jaminan Kesehatan Digugat ke MA

Hakim yang memutus perkara ini yaitu Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyuandi, dan Supandi.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa membenarkan bahwa gugatan yang dimohonkan pihaknya ditolak oleh MA.

Rusdianto menyebut pihaknya mengetahui putusan itu melalui laman MA. Hingga saat ini, belum ada salinan putusan yang diterima pemohon.

Oleh karenanya, pemohon belum dapat mengetahui pertimbangan putusan hakim.

Dengan adanya putusan ini, kata Rusdianto, upaya KPCDI untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS yang kedua kali harus terhenti. Sebab, suatu perkara yang sudah diputus oleh MA tak dapat diujikan kembali.

"Tertutup peluang kami untuk mengajukan hal-hal yang sifatnya upaya hukum lain, karena sifat Putusan MA itu orga omnes tentang judicial review ini," ujar Rusdianto.

"Maka perjuangan kami harus terhenti sampai sini," tuturnya.

Beban makin berat

Sebagai pemohon, KPCDI pun menyayangkan Putusan MA ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X