Sosialisasi Protokol Kesehatan, dari Operasi Darat dan Udara hingga PKK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan dilakukan secara maksimal, sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Beliau menghendaki agar melaksanakan kegiatan (sosialisasi protokol kesehatan) betul-betul yang all out," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, secara virtual, Senin (10/8/2020).

Menurut Tito, Presiden Jokowi menilai pelaksanaan protokol kesehatan saat ini belum dilakukan secara ketat.

Baca juga: Presiden Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Dilakukan All Out

Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak fisik di ruang publik.

Kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Baca juga: Mendagri: Ada Kepala Daerah Tak Serius Tangani Pandemi meski Punya Dana Cukup

Di sisi lain, Tito menekankan, sosialisasi protokol kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, sosialisasi yang digencarkan pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif jika tanpa dukungan pemerintah daerah.

"Mesin pusat saja bergerak, tanpa dukungan daerah, akan sulit untuk ngegas pol," kata dia.

Namun, Tito mengakui, tidak mudah untuk menyinergikan kebijakan satu arah antara pemerintah daerah tingkat I dan II.

"Oleh karena itu perlu ada sinergi dan keserempakan langkah pusat dan juga daerah," kata dia.

Operasi darat dan udara

Tito mengungkapkan, pemerintah tengah merancang strategi dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

"Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) dengan istilah operasi darat dan operasi udara," ujar Tito.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Operasi Darat dan Udara Terkait Protokol Kesehatan

Tito menjelaskan, operasi darat dilakukan dengan menggelar kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini utamanya ditujukan untuk masyarakat di kalangan bawah.

Kemudian, sosialisasi juga dilakukan melalui udara, yakni melalui media sosial (medsos) maupun media konvensional.

"Dengan lebih sistematis, lebih tersetruktur, dan lebih terencana," kata mantan Kapolri itu.

Tito menambahkan, pemerintah akan bergerak sesuai struktur formal maupun informal. Salah satunya, dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Tim pengerak PKK telah diminta secara eksplsit oleh Bapak Presiden untuk terlibat dalam rangka sosialisasi ini, kemudian juga relawan relawan, media, dan lain-lain," ucap Tito.

Keterlibatan Tim PKK

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta kepala daerah merekrut orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat dalam menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Carilah orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik," ujar Doni.

Baca juga: Kepala BNPB Sarankan Sosialisasi Protokol Kesehatan Adopsi Kearifan Lokal

Doni menjelaskan, keterlibatan orang berpengaruh telah ditunjukkan Presiden dengan menugaskan Tim Penggerak PKK.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga tidak harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tetapi, juga memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat luas.

"Sebagian rakyat kita sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka," ungkap dia.

"Oleh karenanya kehadiran ibu ketua Tim Penggerak PKK nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid-19 ini," tutur dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, dapat menyiapkan strategi untuk memastikan sosialisasi protokol kesehatan.

"Kami juga berharap bapak ibu gubernur, bupati, wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat di daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi," kata Doni.