Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB: Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Penanganan Covid-19

Kompas.com - 11/08/2020, 06:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menekankan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat upaya penanganan penularan virus corona atau Covid-19.

Hal ini ia katakan dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker secara virtual, Senin (10/8/2020).

"Apabila ini (sinergi antara pemerintah pusat dan daerah) bisa kita lakukan, maka kita akan bisa mempercepat memutus mata rantai penularan (Covid-19)," ujar Doni. 

Baca juga: Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Doni mengatakan, pemerintah daerah perlu memahami kolaborasi pentahelix dengan melibatkan seluruh komponen yang ada.

Komponen itu baik pemerintah pusat yang berada di tingkat daerah maupun komponen pemerintah daerah itu sendiri.

Adapun komponen yakni akademisi, peneliti, dunia usaha, dan kelompok masyarakat berbasis organisasi keagamaan.

Menurut dia, jika itu dilakukan, maka kesadaran kolektif mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan dapat dijalankan masyarakat.

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Rancang SOP Perlindungan Dokter dan Tenaga Kesehatan

"Seseorang tidak bisa berpuas diri kalau dia disiplin tanpa dia mampu mengajak lingkungannya disiplin. Covid-19 sangat berbahaya, tapi manusia yang membawa Covid-19 jauh lebih berbahaya," tutur dia.

Selain itu, Doni menekankan pentingnya edukasi terhadap masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Tanpa kesadaran, maka cepat atau lambat masyarakat pun akan menjadi korban.

"Oleh karenanya, kita harus bisa, paling tidak setiap hari mengajak masyarakat untuk memengaruhi orang-orang di sekitar mereka patuh kepada protokol kesehatan," tegas dia.

Baca juga: Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Hingga Senin (10/8/2020), tercatat kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 127.083 kasus.

Kemudian, pasien sembuh sebanyak 82.236, meninggal dunia 5.765 orang, dan suspek 84.139 orang.

Sementara itu, jumlah spesimen terkait Covid-19 sebanyak 15.836 orang dan sebaran virus corona terjadi di 480 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com