Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Kompas.com - 10/08/2020, 16:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Jawa Barat dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan Covid-19.

Utamanya, Jawa Barat dinilai berhasil menekan laju penularan Covid-19, angka kematian, dan peningkatan angka kesembuhan pasien.

Meskipun demikian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta Pemprov Jawa Barat tetap waspada karena pada pekan terakhir awal bulan Agustus ini, terdapat penambahan jumlah kabupaten/kota dengan risiko sedang Covid-19.

"Di Jawa Barat awalnya masih ada sebagian, hampir seperempat masuk zona risiko tinggi, 50 persen masuk risiko sedang, dan risiko rendah kurang dari 20 persen, tapi ada perbaikan seiring waktu status risikonya semakin berkurang, bertambah baik," ujar Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di BNPB, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Depok Tertinggi se-Jawa Barat

Dewi mengatakan, perbaikan signifikan di Jawa Barat itu puncaknya terjadi pada 19 Juli 2020 lalu.

Saat itu, data menunjukkan adanya 11 persen wilayah yang masuk zona risiko sedang, sisanya masuk zona risiko rendah dari 27 kabupaten/kota.

Hal tersebut menunjukkan, kerja keras dalam menekan laju penularan, angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan, berjalan dengan sangat baik di provinsi tersebut.

"Namun pekan terakhir kemarin, kalau dilihat dua pekan terakhir, mulai terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota dengan risiko sedang dan zona risiko rendahnya mulai berkurang, bahkan di akhir (pekan lalu) ada satu kabupaten/kota dengan risiko tinggi, yaitu Kota Depok," kata dia.

"Ini catatan bersama untuk sama-sama waspada terutama ketika sudah mulai beraktivitas, pastikan protkol kesehatan dilakukan dimana pun," tutur Dewi.

Baca juga: Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Dewi mengatakan, pada 12 Juli 2020, zona risiko rendah di Jawa Barat juga cukup banyak, yaitu hanya terdapat 5 kabupaten/kota risiko sedang.

Namun, selanjutnya pada 26 Juli dan 2 Agustus 2020 mulai terlihat penambahan daerah untuk zona risiko sedang.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Pemprov Jawa Barat tidak lengah dan tetap mengingatkan masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Mobilitas kita harus terjaga, karena Jawa Barat sebagian kabupaten/kota bersinggungan dengan kabupaten/kota lain. Jadi harus sangat dijaga," kata dia.

Baca juga: Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Contohnya adalah Depok yang merupakan wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dikarenakan mobilitas masyarakatnya keluar daerah tersebut cukup tinggi.

Daerah seperti demikian, katanya, harus diperhatikan dengan ekstra terlebih pemicu kasusnya adalah mobilitas penduduknya.

"Jadi harus hati-hati terutama yang kerjanya mobile dari daerah satu ke daerah lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com