Mahfud MD Akui Kasus Djoko Tjandra Jadi Tamparan Keras ke Aparat Hukum

Kompas.com - 10/08/2020, 13:38 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum terus mengusut aparat hukum yang terlibat dalam pelarian terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra.

"Tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Djoko Tjandra, oknum jaksa tipikor, maupun oleh oknum kepolisian serta institusi lain," ujar Mahfud saat melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Untuk itu, Kemenko Polhukam saat ini tengah mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut.

Baca juga: Polri: Anita Kolopaking Jembatan Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Di sisi lain, Mahfud menyebut bahwa kasus Djoko Tjandra telah menjadi tamparan keras bagi penegak hukum karena sudah menjadi perhatian publik dalam dua bulan terakhir.

Sebab dalam kasus tersebut, seolah-olah Djoko Tjandra memiliki kekuasaan untuk meloloskan segala upayanya dari kejaran penegak hukum.

"Kasus buronan korupsi Joko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum," kata dia.

Diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya memutuskan Djoko bebas dari tuntutan.

Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Baca juga: Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Baca juga: Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Beberapa tahun berselang, Djoko Tjandra kembali menjadi bahan perbincangan di tahun 2020 setelah diduga dapat keluar-masuk Indonesia dengan bebas meski berstatus buronan.

Hingga pada akhirnya Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra tiba di Jakarta pada Kamis malam, setelah ditangkap Polri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Nasional
Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot 'Siapa Hakimnya'

Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot "Siapa Hakimnya"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X