Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/08/2020, 15:11 WIB
Aksi mahasiswa dan buruh tolak RUU Cipta Kerja di Gedung DPRD Bali, Kamis (16/7/2020). KOMPAS.com/IMAM ROSIDINAksi mahasiswa dan buruh tolak RUU Cipta Kerja di Gedung DPRD Bali, Kamis (16/7/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, pihaknya telah meminta pimpinan DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) untuk mengecek putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Sebab, menurut dia, akan ada putusan MK yang dilanggar jika RUU Cipta Kerja disahkan.

“Waktu pertemuan (DPR) dengan pimpinan delegasi itu, kita sampai bahwa ada banyak Keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan dilanggar oleh RUU Cipta kerja ini secara keseluruhan,” kata Dewi dalam konferensi pers, Minggu (9/8/2020).

“Sebelum masuk ke pasal-pasal yang jumlahnya ribuan itu, kita meminta pimpinan DPR dan pimpinan Baleg cek dulu, review dulu, berdasarkan keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ada,” tutur dia.

Baca juga: Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Menurut Dewi, DPR sebagai lembaga politik seharusnya menegakkan konstitusi bukan malah melanggar konstitusi.

Sebab, kata dia, terdapat pasal-pasal yang akan dilanggar DPR jika RUU Cipta Kerja disahkan.

Namun, ia tak merinci pasal mana saja yang akan dilanggar itu. Dewi hanya menyebut terkait bidang agraria. 

“Misalnya di bidang agraria dan sumber daya alam, setidaknya ada 10 lebih keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan oleh MK yang itu akan dilanggar oleh DPR apabila RUU Cipta kerja ini ngotot disahkan,” ujar Dewi.

“Apalagi kalau kita konsolidasikan dari semua klaster pembahasan itu, pelanggaran terhadap konstitusinya begitu banyak,” ucap dia.

Selain itu, Dewi menyebut, DPR telah menyalahi tata tertib dengan malaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa reses.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X