Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Kompas.com - 06/08/2020, 11:07 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat komunikasi publik Universitas Indonesia, Irwansyah menilai, pemerintah terlambat dalam melakukan kampanye penggunaan masker, karena tren penyebaran Covid-19 di Indonesia yang meningkat.

Menurut Irwansyah, seharusnya program tersebut dibuat pemerintah jauh sebelum banyak warga yang terpapar virus corona di Indonesia.

"Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020," kata Irwasyah saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Terlihat Rapat Tanpa Masker, Ini Penjelasan Istana

Irwansyah menyebutkan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas.

Sebab, pada awalnya anjuran pemerintah terkait masker adalah untuk orang yang sakit. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Plin plan pemerintah terlihat dari ketidaktegasan dalam penggunaan masker. Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya, padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

"Kemudian, semua orang diminta menggunakan masker baik yang sakit ataupun tidak sakit,” kata dia.

Irwasyah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar pentingnya memakai masker.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Program untuk Kampanyekan Penggunaan Masker

Kendati ada yang belum menggunakannya, menurut dia, akibat ketersediaan saat itu yang belum memadai.

"Ketika sekarang ada gerakan kampanye menggunakan masker untuk siapa lagi? Masyarakat sudah tahu. Yang tidak menggunakan masker lebih karena ketidaktersediaan masker pada saat itu," ucap Irwansyah.

"Tetapi sekarang sebagian besar masyarakat sudah tahu dan peduli bahkan sadar tentang penggunaan masker baik untuk dirinya maupun orang lain," tutur dia.

Baca juga: Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Bikin Perda Kewajiban Pakai Masker

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com