Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kompas.com - 05/08/2020, 20:24 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi malaadministrasi pada penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( Rupbasan).

Temuan tersebut antara lain, belum adanya standardisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di masing-masing Rupbasan, banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi terbengkalai.

Kemudian, belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum terkait pengelolaan dan status barang.

Baca juga: Motor-Motor Sitaan Negara di Rupbasan Masih Terpasang Kuncinya

"Temuan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur," kata anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam siaran pers, Rabu (5/8/2020).

Adrianus pun menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM melakukan standarisasi penataan dan pengelolaan benda sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) sesuai Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.

Selain itu, Dirjen PAS perlu meningkatkan tenaga fungsional penilai dan peneliti dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum, serta meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran.

Adrianus juga mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Baca juga: Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Temuan Ombudsman ini tertuang dalam Hasil Kajian Cepat mengenai Penyelenggaraan Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Sitaan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara.

Ruang lingkup observasi kajian meliputi 4 Wilayah Rumah Benda Sitaan Negara yakni Rupbasan Kelas I Serang, Rupbasan Kelas I Jambi, Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, dan Rupbasan Kelas I Bandung.

Ombudsman juga melakukan wawancara secara daring yang diikuti oleh Kepala Rupbasan seluruh wilayah Republik Indonesia



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X