Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kompas.com - 05/08/2020, 20:24 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi malaadministrasi pada penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Temuan tersebut antara lain, belum adanya standardisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di masing-masing Rupbasan, banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi terbengkalai.

Kemudian, belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum terkait pengelolaan dan status barang.

Baca juga: Motor-Motor Sitaan Negara di Rupbasan Masih Terpasang Kuncinya

"Temuan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur," kata anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam siaran pers, Rabu (5/8/2020).

Adrianus pun menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM melakukan standarisasi penataan dan pengelolaan benda sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) sesuai Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.

Selain itu, Dirjen PAS perlu meningkatkan tenaga fungsional penilai dan peneliti dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum, serta meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran.

Adrianus juga mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Baca juga: Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Temuan Ombudsman ini tertuang dalam Hasil Kajian Cepat mengenai Penyelenggaraan Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Sitaan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara.

Ruang lingkup observasi kajian meliputi 4 Wilayah Rumah Benda Sitaan Negara yakni Rupbasan Kelas I Serang, Rupbasan Kelas I Jambi, Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, dan Rupbasan Kelas I Bandung.

Ombudsman juga melakukan wawancara secara daring yang diikuti oleh Kepala Rupbasan seluruh wilayah Republik Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Nasional
Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

Nasional
Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

Nasional
Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Nasional
Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X