Terima 1.346 Aduan Terkait Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Perbaiki Data

Kompas.com - 05/08/2020, 17:47 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mencatat terdapat 1.346 aduan terkait bantuan sosial yang dilayangkan masyarakat ke posko pengaduan Ombudsman terkait Covid-19 hingga Jumat (31/7/2020) lalu.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, masalah-masalah terkait bantuan sosial yang diadukan masyarakat umumnya berpangkal pada persoalan data.

"Problem-problem yang dihadapi itu karena memang problemnya pada data. Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan (bansos)," kata Amzulian dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Tito: Penyaluran Bansos Covid-19 Tak Boleh Disetop, tetapi...

Amzulian pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, pendataan menjadi masalah pada awal-awal masa pandemi di mana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dan kebingungan untuk mencari bantuan.

"Karena kala itu terjadi mobilisasi masyarakat terutama dari kota ke desa. Oleh karena itu terjadi berbagai misinformasi," kata Suaedy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai masalah pendataan itu berangsur membaik di bulan-bulan berikutnya kendati masih terdapat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Polri Sebut Wali Kota hingga Ketua RT Terduga Penyimpangan Dana Bansos Covid-19

Namun, Suaedy mengingatkan persoalan data akan kembali muncul seiring mobilisasi dari wilayah desa ke kota karena mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi di perkotaan.

Menurut Suaedy, Pemerintah harus melakukan pendataan kembali karena masyarakat yang akan kembali ke kota itu sebelumnya sudah tercatat pada data di desa atau kampungnya masing-masing.

"Terutama orang-orang yang ke kota belum tentu mereka akan langsung dapat kerja, mereka spekulasi juga. Sehingga saya kira bantuan-bantuan itu akan terjadi proses pergeseran ini, sehingga perlu ada pendataan," kata Suaedy.

Baca juga: Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Ia mengusulkan agar Pemerintah memberi kepastian bantuan sosial kepada para masyarakat di desa agar mereka mau bertahan dan tak perlu kembali ke kota.

Di samping masalah pendataan, Ombudsman juga menemukan penyimpangan bantuan sosial yang justru masuk ke dana operasional RT/RW setempat sehingga jumlah yang diterima masyarakat tidak sesuai.

"Tapi itu sebagian besar itu bisa ditangani, kalau mereka yang melapor, maka Ombudsman akan ikut menangani, Sebagian besar yang penyimpangan seperti ini dikembalikan uangnya," kata Suaedy.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.