Kompas.com - 05/08/2020, 17:47 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mencatat terdapat 1.346 aduan terkait bantuan sosial yang dilayangkan masyarakat ke posko pengaduan Ombudsman terkait Covid-19 hingga Jumat (31/7/2020) lalu.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, masalah-masalah terkait bantuan sosial yang diadukan masyarakat umumnya berpangkal pada persoalan data.

"Problem-problem yang dihadapi itu karena memang problemnya pada data. Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan (bansos)," kata Amzulian dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Tito: Penyaluran Bansos Covid-19 Tak Boleh Disetop, tetapi...

Amzulian pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, pendataan menjadi masalah pada awal-awal masa pandemi di mana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dan kebingungan untuk mencari bantuan.

"Karena kala itu terjadi mobilisasi masyarakat terutama dari kota ke desa. Oleh karena itu terjadi berbagai misinformasi," kata Suaedy.

Ia menilai masalah pendataan itu berangsur membaik di bulan-bulan berikutnya kendati masih terdapat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Polri Sebut Wali Kota hingga Ketua RT Terduga Penyimpangan Dana Bansos Covid-19

Namun, Suaedy mengingatkan persoalan data akan kembali muncul seiring mobilisasi dari wilayah desa ke kota karena mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi di perkotaan.

Menurut Suaedy, Pemerintah harus melakukan pendataan kembali karena masyarakat yang akan kembali ke kota itu sebelumnya sudah tercatat pada data di desa atau kampungnya masing-masing.

"Terutama orang-orang yang ke kota belum tentu mereka akan langsung dapat kerja, mereka spekulasi juga. Sehingga saya kira bantuan-bantuan itu akan terjadi proses pergeseran ini, sehingga perlu ada pendataan," kata Suaedy.

Baca juga: Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Ia mengusulkan agar Pemerintah memberi kepastian bantuan sosial kepada para masyarakat di desa agar mereka mau bertahan dan tak perlu kembali ke kota.

Di samping masalah pendataan, Ombudsman juga menemukan penyimpangan bantuan sosial yang justru masuk ke dana operasional RT/RW setempat sehingga jumlah yang diterima masyarakat tidak sesuai.

"Tapi itu sebagian besar itu bisa ditangani, kalau mereka yang melapor, maka Ombudsman akan ikut menangani, Sebagian besar yang penyimpangan seperti ini dikembalikan uangnya," kata Suaedy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X