Terima 1.346 Aduan Terkait Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Perbaiki Data

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, masalah-masalah terkait bantuan sosial yang diadukan masyarakat umumnya berpangkal pada persoalan data.

"Problem-problem yang dihadapi itu karena memang problemnya pada data. Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan (bansos)," kata Amzulian dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8/2020).

Amzulian pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, pendataan menjadi masalah pada awal-awal masa pandemi di mana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dan kebingungan untuk mencari bantuan.

"Karena kala itu terjadi mobilisasi masyarakat terutama dari kota ke desa. Oleh karena itu terjadi berbagai misinformasi," kata Suaedy.

Ia menilai masalah pendataan itu berangsur membaik di bulan-bulan berikutnya kendati masih terdapat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Namun, Suaedy mengingatkan persoalan data akan kembali muncul seiring mobilisasi dari wilayah desa ke kota karena mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi di perkotaan.

Menurut Suaedy, Pemerintah harus melakukan pendataan kembali karena masyarakat yang akan kembali ke kota itu sebelumnya sudah tercatat pada data di desa atau kampungnya masing-masing.

"Terutama orang-orang yang ke kota belum tentu mereka akan langsung dapat kerja, mereka spekulasi juga. Sehingga saya kira bantuan-bantuan itu akan terjadi proses pergeseran ini, sehingga perlu ada pendataan," kata Suaedy.

Ia mengusulkan agar Pemerintah memberi kepastian bantuan sosial kepada para masyarakat di desa agar mereka mau bertahan dan tak perlu kembali ke kota.

Di samping masalah pendataan, Ombudsman juga menemukan penyimpangan bantuan sosial yang justru masuk ke dana operasional RT/RW setempat sehingga jumlah yang diterima masyarakat tidak sesuai.

"Tapi itu sebagian besar itu bisa ditangani, kalau mereka yang melapor, maka Ombudsman akan ikut menangani, Sebagian besar yang penyimpangan seperti ini dikembalikan uangnya," kata Suaedy.