BP3TKI Makassar Disebut Tak Siap Tampung TKI yang Dideportasi dari Malaysia

Kompas.com - 05/08/2020, 16:26 WIB
Suasana antrean warga Indonesia yang datang mengurus dokumen di KBRI di Kuala Lumpur semasa pandemi Covid-19. KBRI MALAYSIA via ABC INDONESIASuasana antrean warga Indonesia yang datang mengurus dokumen di KBRI di Kuala Lumpur semasa pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat Musdalifah Jamal mengungkapkan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BP3TKI) Makassar, Sulawesi Selatan, tak siap ketika ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Sabah, Malaysia.

Menurut Musdalifah, ketidaksiapan tersebut terlihat dengan tidak adanya fasilitas kesehatan. Padahal, sejumlah migran tersebut dideportasi dalam kondisi sakit.

"Tidak tersedia fasilitas pengobatan di tempat penampungan BP3TKI di Makassar, padahal banyak deportan yang mengalami sakit," ujar Musdalifah dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Selain itu, lanjut Musdalifah, BP3TKI juga tidak tersedia layanan penanganan kesehatan mental.

Baca juga: BP3TKI :TKW Korban Kebakaran yang Meninggal di Saudi Diduga Ilegal

Ia mengatakan, sejumlah migran mengalami depresi dan trauma usai menjalani penahanan keimigrasian di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah, Malaysia.

Hal itu juga diperparah dengan kapasitas BP3TKI yang tak mampu menampung para migran.

"Juga tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus di tempat penampungan BP3TKI," katanya.

Menurut Musdalifah, permasalahan yang dialami para migran Indonesia semakin karena setibanya di Tanah Air tak kunjung mendapat penanganan yang cepat.

Baca juga: Banyak TKI Ilegal asal NTT di Malaysia, BP3TKI Kupang Bangun Rumah Informasi Migrasi Aman

Misalnya, para migran yang berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka kesulitan untuk pulang ke kampung halaman karena lemahnya koordinasi antar instansi.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X