Kompas.com - 05/08/2020, 14:09 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi malaadministrasi terkait pengelolaan rumah susun yang berada di tangan pengembang, bukan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Anggota Ombudsman Dadan Suharmawijaya mengungkapkan, hal itu dapat menjadi masalah karena sarana dan prasarana yang ada di rusun seharusnya sudah dikelola oleh PPPSRS.

"Meski unit apartemen sudah dimiliki perorangan tapi pengembang masih bisa mengkapitalisasi atau membisniskan terkait dengan sarana dan prasarana yang ada disitu, sehingga kepengurusan PPPSRS nya 'dibajak' atau dikuasai," kata Dadan dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Dadan menuturkan, hal itu disebabkan faktor administrasi dan faktor perikatan antara pengembang dan pembeli karena kedua belah pihak masih terikat pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan Akta Jual Beli (AJB)

Kepala Keasistenan IV Ombudsman Dahlena menambahkan, hal itu membuat kepemilikan unit-unit rumah susun belum beralih kepada para pemilik.

Sehingga, mereka tidak dapat membentuk PPPSRS meski mereka sudah lama tinggal di rumah susun tersebut.

"Di sini konflik atau tarik menarik kepentingan akan terjadi kalau PPPSRS tidak terbentuk sesuai ketentuan atau belum beralih dari pengelola atau pengembang," kata Dahlena.

Menurut Ombudsman, hal tersebut menimbulkan potensi malaadministrasi karena Pemerintah dinilai tak hadir dalam mengawasi dan membina proses pembentukan PPPSRS.

Baca juga: Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Di samping itu, Ombudsman juga menemukan terdapat kekosongan hukum atas tata cara penghitungan besarnya biaya pengelolaan yang berakibat pada beragamnya biaya pengelolaan antara rumah susun yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Ombudsman menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur pembinaan rumah susun, pengelolaan rumah susun, dan PPPSRS.

Ombudsman juga menyarankan Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah-daerah yang belum memiliki payung hukum tentang rumah susun dan PPPSRS untuk memfasilitasi penyusunan regulasi tersebut.

Baca juga: Ombudsman: 2016 hingga 2019, Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Adapun temuan-temuan Ombdusman itu didapat dari 46 laporan terkait konflik penghunian dan tata kelola rumah susun yang diterima Ombudsman hingga tahun 2019.

Ombudsman juga melakukan kajian sistemik mengenai pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan rusun oleh PPPSRS yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, dan Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

"Prank" KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

Nasional
Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.