Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Kompas.com - 04/08/2020, 21:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, DPR sebagai institusi, mudah diserang siapapun apabila salah satu dari anggota DPR melakukan kesalahan.

Oleh karenanya, Habiburokhman menyarankan, agar lembaga survei untuk melakukan survei lebih detail terhadap kinerja masing-masing anggota DPR.

"DPR ini institusi yang paling gampang diserang oleh siapa pun dari penjuru mana pun. Satu anggota DPR melakukan kesalahan, institusi DPR yang mendapatkan dampaknya. Padahal kalau disurvei, survei kinerja orang per orang di DPR, saya pikir lebih banyak yang perform (kinerjanya)," kata Habiburokhman, Selasa (4/8/2020) menanggapi hasil survei Akurat Poll.

Survei Akurat Poll menunjukkan, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja anggota DPR RI paling rendah dibandingkan presiden, wakil presiden dan kabinet Indonesia.

Hal ini berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden, kabinet Indonesia Maju dan DPR RI.

Baca juga: Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Hasil survei menunjukkan, 40 persen responden mengaku puas dengan kinerja anggota DPR. Sedangkan, 39 persen responden kurang puas dengan kinerja anggota DPR.

"Anggota DPR 40 persen. Jadi (tingkat kepuasan) anggota DPR di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Akurat Poll Adlan Nawawi dalam memaparkan hasil survei terkait kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf secara virtual, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, tingkat kepuasan responden paling tinggi yakni terhadap kinerja presiden sebesar 67,2 persen.

Disusul, kabinet Indonesia Maju sebesar 50 persen dan Wakil Presiden sebesar 48 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, persepsi masyarakat kepada anggota DPR akan positif apabila lembaga survei melakukan survei detail terhadap tiap anggota DPR.

"Kalau DPR (institusi) pasti negatif terus karena yang melakukan kesalahan yang berakibat pada DPR, saya ingin kita fair dalam melakukan judgment tersebut," pungkasnya.

Survei Akurat Poll dilakukan pada 15 hingga 24 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 1.210 responden dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 53,3 Responden Sangat Puas dengan Kinerja Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,8 persen pada selang kepercayaan 95 persen.

Tentang Akurat Poll

Untuk diketahui, Lembaga Survei Akurat Poll Riset dan Consulting berdiri pada 2020 yang didirikan Adlan Nawawi selaku Direktur Eksekutif Akurat Poll.

Lembaga survei ini belum terdaftar dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Adlan mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses pendaftaran ke Persepi.

Adapun, Akurat Poll ini tidak satu grup dengan portal online Akurat.co. Sementara itu, donatur dari lembaga survei ini bersumber dari kas pribadi.

Adlan Nawawi lahir di Sulawesi Barat 6 April 1980. Dia merupakan lulusan sarjana di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dan master di Universitas Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com