Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) penting dirancang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebab, tak semua kebutuhan PJJ dapat dipenuhi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Relaksasi BOS itu mungkin hanya bisa beli pulsa. Tapi kan tidak bisa untuk mengadakan smartphone, misalnya" ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

"Oke misalnya bisa buat beli pulsa. Tapi mungkin hanya untuk kebutuhan satu bulan. Setelah itu habis. Maka, ini (peta kebutuhan) jadi penting. Karena tidak bisa semua diserahkan begitu saja ke BOS," lanjut dia.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful melanjutkan, apabila memiliki peta kebutuhan, Kemendikbud mampu mengetahui mana daerah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan PJJ karena kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat melakukan langkah selanjutnya agar anak tetap bisa bersekolah melalui daring di masa pandemi ini.

"Supaya ketemu besaran kebutuhannya berapa sih? Kan sekarang Kemendikbud belum punya, misalnya mau diintervensi kebutuhannya sekian triliun. Itu kan enggak ada," tutur Politisi PKB ini.

"Tapi saat sudah ketemu, oh siswa yang tidak punya smartphone segini, yang tidak bisa beli pulsa segini, oh yang infrastrukturnya belum siap segini. Baru diomongin, berapa persentase yang dicover APBN atau bisakemitraan," lanjut dia.

Baca juga: Demi Cucu Bisa Belajar Online, Nenek Ini Pinjam Ponsel Pintar Tetangga

Syaiful menegaskan pemenuhan kebutuhan anak dalam PJJ memang tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya pihak lain juga dapat terlibat di dalamnya.

"Bisa corporate social responsibility (CSR) di korporasi besar, APBD, atau partisipasi masyarakat," jelas Huda.

Komisi X mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah demi merancang peta kebutuhan itu. Pasalnya, dinas pendidikan daerah lah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya masing-masing.

"Teknisnya kuatkan koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota ya, karena merekalah yang punya sekolah," ucap dia.