Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 29/07/2020, 17:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, perkantoran sebaiknya dilengkapi fasilitas untuk mendukung pencegahan penularan Covid-19 saat jam kerja.

Hal ini juga berfungsi mendukung penerapan protokol kesehatan oleh karyawan.

"Jangan cuma ada protokol tapi tidak ditunjang fasilitas. Fasilitas harus ada, tapi yang kedua ada yang mengawasi dan mengingatkan," tutur Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (29/7/2020).

Baca juga: Risma Rayu Pasien Covid-19 di Perumahan Elite agar Mau Pindah ke Tempat Karantina

"Karena ini harus upaya kolektif. Enggak bisa satu orang yang menerapkan protokol kesehatan sedangkan yang lainnya abai," lanjutnya.

Dia menjelaskan, setiap kantor telah memiliki health and safety environment officer.

Keberadaan divisi itu juga diberdayakan sebagai pengawas untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di kantor.

"Kalau bisa setiap lantai itu ada yang mengawasi. Jadi bisa dipastikan fasilitas tersedia," tuturnya. 

Selain itu, Dewi mengingatkan agar kapasitas karyawan yang masuk kantor saat pandemi tidak terlalu padat.

Jika memungkinkan, dilakukan shift sehingga kapasitasnya bisa diatur 50 persen per jam masuk kerja.

"Kalau bisa lebih rendah 25 persen misalnya bagus banget," tegasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Jelaskan Sebab Tingginya Penularan Covid-19 di Perkantoran

Dalam kesempatan itu, Dewi menuturkan, penyemprotan disinfektan di perkantoran cukup dua kali. Pada prinsipnya, ada upaya dari pengelola kantor memastikan areanya steril. 

Terakhir, Dewi mengingatkan agar pengelola kantor atau karyawan membuka jendela secara rutin untuk memperlancar sirkulasi udara.

Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 lewat mikrodroplet secara aerosol.

"Kalau ruangan masih ada jendela yang bisa dibuka, itu dibuka saja lebih baik. Jadi sirkulasi berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya Dewi mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran di DKI Jakarta.

Baca juga: Puskesmas Setiabudi: Seorang Pegawai Disdik DKI Positif Covid-19

Berdasarkan data yang dirangkum Satgas hingga 28 Juli 2020, peningkatan penularan di perkantoran meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya.

"Angkanya kalau di DKI Jkarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459," ujar Dewi.

Angka ini menurutnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta.

Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta. "Jadi tambahanya 416 kasus ya. Sembilan kali lebih tinggi," tutur Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com