Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Hal ini juga berfungsi mendukung penerapan protokol kesehatan oleh karyawan.

"Jangan cuma ada protokol tapi tidak ditunjang fasilitas. Fasilitas harus ada, tapi yang kedua ada yang mengawasi dan mengingatkan," tutur Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (29/7/2020).

"Karena ini harus upaya kolektif. Enggak bisa satu orang yang menerapkan protokol kesehatan sedangkan yang lainnya abai," lanjutnya.

Dia menjelaskan, setiap kantor telah memiliki health and safety environment officer.

Keberadaan divisi itu juga diberdayakan sebagai pengawas untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di kantor.

"Kalau bisa setiap lantai itu ada yang mengawasi. Jadi bisa dipastikan fasilitas tersedia," tuturnya. 

Selain itu, Dewi mengingatkan agar kapasitas karyawan yang masuk kantor saat pandemi tidak terlalu padat.

Jika memungkinkan, dilakukan shift sehingga kapasitasnya bisa diatur 50 persen per jam masuk kerja.

"Kalau bisa lebih rendah 25 persen misalnya bagus banget," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dewi menuturkan, penyemprotan disinfektan di perkantoran cukup dua kali. Pada prinsipnya, ada upaya dari pengelola kantor memastikan areanya steril. 

Terakhir, Dewi mengingatkan agar pengelola kantor atau karyawan membuka jendela secara rutin untuk memperlancar sirkulasi udara.

Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 lewat mikrodroplet secara aerosol.

"Kalau ruangan masih ada jendela yang bisa dibuka, itu dibuka saja lebih baik. Jadi sirkulasi berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya Dewi mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran di DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang dirangkum Satgas hingga 28 Juli 2020, peningkatan penularan di perkantoran meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya.

"Angkanya kalau di DKI Jkarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459," ujar Dewi.

Angka ini menurutnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta.

Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta. "Jadi tambahanya 416 kasus ya. Sembilan kali lebih tinggi," tutur Dewi.