Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Usul Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol Kesehatan

Kompas.com - 29/07/2020, 15:45 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan protokol kesehatan Covid-19.

Ali meminta pemerintah menyiapkan perangkat hukum dengan sanksi yang tegas agar penularan Covid-19 tidak terus meluas.

"Kalau tidak ada sanksi yang tegas ya sama saja. Jangan berupa imbauan-imbauan lagi karena kalau masyarakat tidak tertib, kasus positif Covid-19 bisa sampai 200.000 lebih," kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 2.381, Kini Ada 104.432 Kasus Covid-19 di Indonesia

Ia mengaku khawatir melihat kurva kasus Covid-19 di Tanah Air yang terus menanjak tiap harinya.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia sendiri telah melampaui China. Bahkan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara.

Menurut Ali, penambahan kasus yang terjadi tiap hari merupakan bukti bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah.

Karena itu, dia mengatakan perlu ada konsistensi dan konsekuensi hukum yang tegas dalam pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai tempat. Khususnya di perkantoran yang kini jadi klaster besar penularan Covid-19.

Baca juga: Mulai Agustus, Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumsel Denda Rp 500.000

Menurut Ali, jika protokol kesehatan dilonggarkan, pegawai tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan pakai sabun, dan lain-lain, maka setiap tempat adalah sumber penularan.

"Ketika di kantor tidak ada pengawasan dan tidak saling mengingatkan maka virus corona akan mudah menular," kata dia.

"Kalau mal dan area publik lainnya ada yang mengawasi, lalu siapa yang mengawasi kantor-kantor? Siapa yang bisa menjamin pusat-pusat perkantoran menerapkan ketentuan 50 persen kapasitas ruang kantor harus kosong?" ucap Ali.

Dia pun berharap tidak ada lagi anggapan bahwa new normal atau kenormalan baru sebagai kembalinya "kehidupan" sebelum ada Covid-19.

Ali mengingatkan bahwa Covid-19 bukan ilusi atau mitos.

"Jadi perlu kesadaran semua dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujar Ali.

Baca juga: Tak Pakai Masker atau Langgar Protokol Kesehatan di Jabar, Kenda Denda hingga Rp 500.000

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com