Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait RUU Cipta Kerja, Ini Tuntutan KSPI

Kompas.com - 29/07/2020, 10:52 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Rabu (29/7/2020).

Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut agar DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang saat ini sudah terlihat di depan mata," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Desak Penghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Said mengatakan, ada yang lebih penting untuk dibahas oleh DPR terutama pada masa reses di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan membahas RUU Cipta Kerja, yakni membahas strategi pencegahan PHK bagi para pekerja yang terdampak pandemi.

Menurut Said, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, sudah 96.000 orang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sementara itu, buruh yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.

Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Sebagian besar buruh juga menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini, kata Said, bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah.

"Jadi kalau Menaker mengatakan 'sebagian besar serikat buruh bersama kami', itu hanya eliet di beberapa serikat pekerja saja," ujar dia.

"Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh yang elitenya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law," kata dia lagi.  

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan. Apabila tidak dihentikan, ia mengancam akan ada aksi penolakan besar-besaran dari para buruh pada Agustus mendatang.

"Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain," ucap dia.

Baca juga: KSPI: Ancaman Demontrasi Kami Bukan Gertak Sambal

Adapun aksi hari ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh 500-1.000 orang.

Aksi unjuk rasa ini juga merupakan bagian dari rangkaian aksi yang akan digelar pada Agustus mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengakui pihaknya tetap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja pada masa reses.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com