Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait RUU Cipta Kerja, Ini Tuntutan KSPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Rabu (29/7/2020).

Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut agar DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang saat ini sudah terlihat di depan mata," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Desak Penghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Said mengatakan, ada yang lebih penting untuk dibahas oleh DPR terutama pada masa reses di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan membahas RUU Cipta Kerja, yakni membahas strategi pencegahan PHK bagi para pekerja yang terdampak pandemi.

Menurut Said, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, sudah 96.000 orang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sementara itu, buruh yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.

Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Sebagian besar buruh juga menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini, kata Said, bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah.

"Jadi kalau Menaker mengatakan 'sebagian besar serikat buruh bersama kami', itu hanya eliet di beberapa serikat pekerja saja," ujar dia.

"Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh yang elitenya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law," kata dia lagi.  

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan. Apabila tidak dihentikan, ia mengancam akan ada aksi penolakan besar-besaran dari para buruh pada Agustus mendatang.

"Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain," ucap dia.

Baca juga: KSPI: Ancaman Demontrasi Kami Bukan Gertak Sambal

Adapun aksi hari ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh 500-1.000 orang.

Aksi unjuk rasa ini juga merupakan bagian dari rangkaian aksi yang akan digelar pada Agustus mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengakui pihaknya tetap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja pada masa reses.

Willy mengatakan, sejak masa reses dimulai pada 16 Juli 2020, Baleg sudah dua kali membahas RUU Cipta Kerja, yakni pada Rabu (22/7/2020) dan Kamis (23/7/2020).

"Ya, kita sudah mulai rapat (RUU Cipta Kerja) kemarin dan hari ini juga rapat," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Baleg DPR Sebut Pembahasan RUU Cipta Kerja Tidak Akan Dihentikan

Willy menegaskan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan karena DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa RUU sapu jagat ini dibutuhkan untuk mengantisipasi krisis ekonomi.

Willy juga mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja bisa dilakukan atas persetujuan rapat Badan Musyawarah dan telah sesuai dengan Tata Tertib DPR.

Kemudian, ia menekankan, pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa reses sudah mendapat izin dari pimpinan DPR.