KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kelompok buruh lebih membutuhkan solusi dari adanya ancaman gelombang PHK ketimbang penerapan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

"Menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal, yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Menurut Said, pemerintah seharusnya mempersiapkan solusi dari ancaman gelombang PHK agar jutaan buruh bisa bekerja kembali.

Baca juga: Pemenang Lelang Motor Listrik Jokowi yang Ternyata Buruh Bangunan

Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak serta-merta meminta masyarakat mencari kerja sendiri.

KOMPAS.COM/PAVEL TANUJAYA Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019)

Seharusnya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan memberikan subsidi upah.

"Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa,” tegasnya.

“Lagi pula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana?” tambah dia.

Menurut dia, tanpa new normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja.

Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan new normal, melainkan regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

Di sisi lain, lanjut dia, penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

"Sebab, sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” kata Said.

Fase kenormalan baru tengah dipersiapkan pemerintah dengan harapan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Penerapan New Normal di DKI, Polisi Akan Disiagakan di Pasar hingga Prasarana Transportasi

Sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap kehadiran aparat dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak fisik, mengenakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun.