Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berharap Lulusan IPDN Jadi Ilmuwan di Bidang Pemerintahan

Kompas.com - 28/07/2020, 17:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan menjadi motor penggerak pemerintahan.

Hal itu disampaikan Tito saat memberi pengarahan dalam wisuda IPDN Tahun 2020 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).

“Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB,” kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Selain menjadi birokrat, Tito juga berharap lulusan IPDN menjadi ilmuwan di bidang pemerintahan.

Artinya, lulusan IPDN dapat menjadi ilmuwan yang berpikir berdasarkan pola pikir ilmiah dalam menghasilkan kebijakan publik.

“IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menghasilkan birokrat, tapi juga dituntut untuk melahirkan birokrat yang ilmuwan, karena birokrat harus mengambil kebijakan publik,” ujar Tito.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Birokrat Tetap Berikan Pelayanan Publik Optimal Saat Pandemi

Mengutip kalimat seorang ilmuwan bernama Joseph Stiglitz, Tito menyebut bahwa berteori saja tidak cukup. Teori harus diikuti dengan pembuatan kebijakan, begitu pula sebaliknya.

Tito pun berharap lulusan IPDN yang menjadi birokrat tak membuat keputusan berdasarkan insting, tetapi didasari teori akademis.

"Oleh karena itulah, para pembuat kebijakan, birokrat, harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific, berdasarkan teori, sehingga tidak untung-untungan, membuat kebijakan yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya,” kata Tito.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com