Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Minta Birokrat Tetap Berikan Pelayanan Publik Optimal Saat Pandemi

Kompas.com - 29/06/2020, 17:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar birokrat di pemerintahan tetap memberikan pelayanan publik dengan optimal meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi arahan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Senin (29/6/2020).

"Birokrasi di masa pendemi ini tetap dituntut untuk tetap memberikan pelayanan publik secara optimal di tengah berbagai keterbatasan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Hari Anti Narkotika Internasional, Wapres: Generasi Milenial Harus Dapat Perhatian Khusus

Ma'ruf mengatakan, birokrasi harus beradaptasi dan berinovasi agar kinerjanya tetap optimal di tengah pandemi.

Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat pun tidak boleh terabaikan. Termasuk, penyesuaian untuk standardisasi pelayanan publik dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

Apalagi, kata Ma'ruf, sejak awal pandemi seluruh aparatur sipil negara (ASN) sudah dituntut untuk menyesuaikan dan melakukan cara kerja baru dengan tetap bekerja dari rumah secara produktif.

"Hingga kemudian, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu hal baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Ini adalah hal baik yang harus terus dilanjutkan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

Ma'ruf menegaskan, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung oleh profesionalisme yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN yang baik.

ASN pun diharapkan bisa memberikan pelayanan publik dengan optimal dan profesional.

Adapun dalam rapat yang digelar secara telekonferensi itu dihadiri sejumlah menteri, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Kemudian Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com