Covid-19 Tembus 100.000, Ketua MPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis

Kompas.com - 28/07/2020, 17:02 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo memberi keterangan kepada pers usai bertemu Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua MPR Bambang Soesatyo memberi keterangan kepada pers usai bertemu Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan Komite Penanganan Covid-19 di pusat maupun daerah mengambil langkah dan strategi yang serius dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 untuk menekan angka penambahan virus tersebut.

"Dan juga meningkatkan upaya mengajak masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan di setiap area publik serta benar-benar menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Ia menanggapi angka pasien terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia yang tembus angka 100.000 pada 27.

Baca juga: UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 100.000, Bertambah 1.525

Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati urutan 24 sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia.

Ia juga meminta pemerintah bersama Komite Penanganan Covid-19 meningkatkan kemampuan pemeriksaan spesimen, terutama di daerah zona merah atau tinggi penyebaran Covid-19.

"Karena semakin banyak spesimen yang diperiksa, maka semakin baik 'positivity rate' sehingga pemerintah bisa dengan cepat menangani kasus-kasus baru," ujar dia. 

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi lonjakan penyebaran Covid-19 di samping menjaga agar sektor sosial ekonomi tetap berjalan karena penanganan Covid-19 harus sejalan dengan penanganan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Langkah Pemerintah Beri Insentif bagi Industri Media

Menurut dia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu untuk tidak menurunkan kinerja dalam menangani pandemi Covid-19 ataupun melonggarkan kebijakan meskipun pada masa transisi kenormalan baru.

"Karena aura krisis kesehatan ini harus tetap digaungkan hingga vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif," ujar Bambang. 

Dia juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam mengendalikan serta menangani pandemi Covid-19 dengan mengontrol diri dan mengingatkan satu sama lain untuk peduli serta disiplin menerapkan protokol pencegahan maupun menjaga jarak dan menghindari kerumunan.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X