Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Kompas.com - 28/07/2020, 16:53 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi hadirnya sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang memiliki kekerabatan dengan pejabat partai atau publik tertentu.

Titi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar serius mengeksplorasi visi misi dan kapasitas para paslon, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kandidat.

"KPU betul-betul menekankan kemampuan pengelolaan pilkada kompetisi yang bisa meksplorasi visi misi program yang dibawa oleh kandidatnya. Jangan lagi visi misi program itu hanya sifatnya formalitas," kata Titi dalam diskusi forum legislasi bertema "UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

"Sehingga walaupun dia bagian politik kekerabatan, publik itu bisa tahu, apa sih agenda yang dia bawa. Dia punya kapasitas atau tidak," imbuhnya.

Ia pun meminta KPU memberikan akses bagi masyarakat terhadap rekam jejak dan kompetensi paslon di daerah.

Titi menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

"Masyarakat itu bisa dapat akses seluas-luasnya soal informasi dan rekam jejak calon, sehingga dia tahu misalnya dia ini bertalian darah dan berkerabat dengan siapa," ujarnya.

Titi melanjutkan, Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini berbiaya sangat mahal. Pelaksanaannya pun rumit.

Karena itu, menurut dia, akan sangat mengecewakan jika calon yang dihadirkan hanya sekadar mengandalkan kekerabatan dengan orang tertentu.

Titi mengatakan, pilkada kali ini seharusnya menjadi medium bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni menangani krisis. Titi pun berharap partai-partai politik tidak memaknai Pilkada 2020 secara pragmatis.

"Sayang sekali, sangat membebani negara kalau calon yang dihadirkan sudahlah politik kekerabatan, kapasitasnya tidak memadai untuk memimpin daerah di masa krisis, dan paling ironi kalau sampai kotak kosong," ujarnya.

Baca juga: 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung

Mengenai isu dinasti politik di Pilkada 2020, PDI-P diketahui mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo.

Selain Gibran, PDI-P mengusung putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Kediri.

Adapula Siti Nur Azizah Ma'ruf yang diusung Partai Demokrai dan PKS di Pilkada Tangerang Selatan. Nur Azizah merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com