Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara

Kompas.com - 28/07/2020, 14:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Riset Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi warga oleh lembaga negara.

Menurut Ardi, potensi penyalahgunaan tersebut bisa muncul karena adanya aturan pengecualian terkait hak pemilik data pribadi dalam draf RUU PDP

"Ada alasan keamanan nasional, kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Nomenklatur-nomenklatur ini yang kita nilai masih sangat luas sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan atau abuse oleh negara atau berbagai pihak yang berkepentingan sangat besar," kata Ardi dalam diskusi daring bertajuk RUU Pelindungan Data Pribadi: Antara Kebebasan dan Keamanan, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Anggota Komisi I: RUU PDP Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Dalam Pasal 26 draf RUU PDP mengatur bahwa hak-hak pemilik data pribadi seperti mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi tidak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

Kemudian, tidak berlaku untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, serta agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara.

Ardi menilai, aturan-aturan terkait pelindungan data pribadi warga negara dalam RUU PDP cenderung sangat longgar. Menurutnya, data warga negara yang bersifat tetap atau agregat bahkan bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan asing.

Ia mengatakan, longgarnya akses data pribadi warga negara ini rentan disalahgunakan baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi.

"Ini data perilaku atau agregat ini bisa diakses bebas tidak hanya pihak dalam negeri, tapi juga luar negeri. Ini menjadi rentan disalahgunakan. Tidak hanya pada aspek pertama, yaitu ekonomi, tapi juga pada aspek kedua yaitu politik," ujar Ardi.

Baca juga: Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Selain itu, ia mengkritisi tidak ada aturan soal komisi independen khusus untuk mengawasi pengelolaan data pribadi.

Ardi khawatir, jika pengelolaan data pribadi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, maka kerentanan terjadinya penyalahgunaan data makin besar.

"Terkait komisi independen untuk pengawasan pengelolaan data pribadi, ini yang belum dicantumkan dalam RUU PDP. Kalau ini diserahkan semuanya ke negara, katakan Kominfo, tentu kerentanan terhadap penyalahgunaan menjadi sangat besar," tutur Ardi.

"Karena kita tahu lembaga negara atau institusi, mereka punya agresi politik sehingga seharusnya lembaga pengawas terhadap pelindungan data pribadi ini bersifat independen," ucapnya.

Baca juga: Demi Perlindungan Data Pribadi, Pakar Usul RUU PDP Atur Komisi Independen

Ardi berharap RUU PDP mengatur komisi independen yang terdiri atas pakar yang memahami isu soal pelindungan data pribadi.

Ardi mengatakan, jangan sampai RUU PDP menjadi alat untuk melegalkan pengawasan negara terhadap warga negaranya.

"Saya berharap jangan sampai RUU PDP ini dengan aturan yang longgar, definisi yang longgar, tentang pembatasan atau tentang pengecualian, kemudian ketiadaan pengawas independen justru RUU PDP ini bentuk legalisasi terhadap state surveillance. Negara bisa memantau perilaku masyarakat siapa saja," ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.