Demi Perlindungan Data Pribadi, Pakar Usul RUU PDP Atur Komisi Independen

Kompas.com - 01/07/2020, 13:32 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim menyarankan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) mengatur pembentukan komisi bersifat independen guna melindungi dan mengawasi data pribadi.

Menurut Edmon, Komisi Independen perlu diatur dalam RUU PDP untuk melindungi data pribadi masyarakat yang rawan disalahgunakan baik dari korporasi dan pemerintah.

"Sayangnya di RUU PDP kita, tidak ada rumusan tentang keharusan ada Komisi Independen untuk melindungi data pribadi," kata Edmon dalam RDPU dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

"Karena yang dapat melakukan abuse of power (ada) dua. Selain korporasi, ada adminstrasi negara," lanjut dia.

Baca juga: Isu Database Pasien Covid-19 Diperjualbelikan, Ini Ancaman Pidana Bagi Pembobol Data Pribadi

Edmon mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta mengelola semua data pribadi warga negara.

Ia mencontohkan, saat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), negara tidak diizinkan meminta informasi lain yang tidak berkaitan dengan SIM.

"Misalnya negara ngurus data SIM, dia enggak boleh nanya soal data lain," ujar dia.

Senada dengan Edmon, Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Sinta Dewi Rosad mengatakan, idealnya dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur pembentukan Komisi Independen.

"Bagaimana caranya di bawah pemerintah mengawasi dirinya sendiri (data pribadi). Idealnya ada Komisi Independen," kata Sinta.

Baca juga: DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data Pribadi

Sinta mencontohkan, di Malaysia dan Singapura, Komisi Independen untuk melindungi data pribadi ini dibentuk melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, komisi tersebut semakin banyak menampung kasus data pribadi sehingga pemerintah setempat menjadikan lembaga independen.

"Di Singapura dan Malaysia ini (Komisi Independen) di bawah Kominfo dulu, kasus berkembang maka melepaskan diri," ujar dia.

Adapun, RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Komisi I menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan tahun 2020 ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X