Demi Perlindungan Data Pribadi, Pakar Usul RUU PDP Atur Komisi Independen

Kompas.com - 01/07/2020, 13:32 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim menyarankan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) mengatur pembentukan komisi bersifat independen guna melindungi dan mengawasi data pribadi.

Menurut Edmon, Komisi Independen perlu diatur dalam RUU PDP untuk melindungi data pribadi masyarakat yang rawan disalahgunakan baik dari korporasi dan pemerintah.

"Sayangnya di RUU PDP kita, tidak ada rumusan tentang keharusan ada Komisi Independen untuk melindungi data pribadi," kata Edmon dalam RDPU dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

"Karena yang dapat melakukan abuse of power (ada) dua. Selain korporasi, ada adminstrasi negara," lanjut dia.

Baca juga: Isu Database Pasien Covid-19 Diperjualbelikan, Ini Ancaman Pidana Bagi Pembobol Data Pribadi

Edmon mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta mengelola semua data pribadi warga negara.

Ia mencontohkan, saat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), negara tidak diizinkan meminta informasi lain yang tidak berkaitan dengan SIM.

"Misalnya negara ngurus data SIM, dia enggak boleh nanya soal data lain," ujar dia.

Senada dengan Edmon, Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Sinta Dewi Rosad mengatakan, idealnya dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur pembentukan Komisi Independen.

"Bagaimana caranya di bawah pemerintah mengawasi dirinya sendiri (data pribadi). Idealnya ada Komisi Independen," kata Sinta.

Baca juga: DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data Pribadi

Sinta mencontohkan, di Malaysia dan Singapura, Komisi Independen untuk melindungi data pribadi ini dibentuk melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, komisi tersebut semakin banyak menampung kasus data pribadi sehingga pemerintah setempat menjadikan lembaga independen.

"Di Singapura dan Malaysia ini (Komisi Independen) di bawah Kominfo dulu, kasus berkembang maka melepaskan diri," ujar dia.

Adapun, RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Komisi I menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan tahun 2020 ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Nasional
Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Nasional
DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

Nasional
Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Nasional
Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Nasional
Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Nasional
Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Nasional
ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Nasional
Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Nasional
Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X